Kasus Blueray Cargo Dinilai Bermuatan Politik, CBA Soroti Arah Penanganan KPK

INILAHKORAN.ID - penanganan kasus dugaan suap pengurusan impor yang menyeret perusahaan logistik Blueray Cargo kembali menuai sorotan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, perkara tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai kasus korupsi, melainkan juga berpotensi memiliki dimensi politik yang lebih luas.

Menurut Uchok, perkembangan penyidikan yang berlangsung hingga saat ini memunculkan persepsi adanya tarik-menarik kepentingan di balik kasus tersebut. Ia menilai arah penanganan perkara belum menyentuh seluruh pihak yang disebut dalam dugaan praktik suap pengurusan impor.

"Kasus John Field atau suap Blueray Cargo bukan kasus korupsi semata, tetapi ada unsur politiknya. Ada persaingan politik untuk rebutan jabatan strategis sipil antara tentara dan polisi," ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Ia mengungkapkan, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hartanto yang merupakan pegawai Blueray disebut telah mengakui penyerahan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum di tingkat kecamatan dan kota madya atas instruksi John Field selaku pemilik perusahaan.

Namun demikian, ia mempertanyakan mengapa sejumlah institusi yang disebut dalam dugaan aliran suap tersebut belum tersentuh proses hukum.

"Tanda-tanda persaingan politik antara tentara dengan polisi bisa dilihat dari cara KPK yang sampai saat ini tidak menyentuh oknum-oknum dari polisi, BPK, BPOM, dan Kementerian Perdagangan dalam suap pengurusan impor tersebut," ucapnya.

Ia menilai, fokus penyidikan sejauh ini lebih banyak diarahkan kepada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan persepsi adanya target tertentu dalam penanganan perkara.

"Sepertinya KPK yang dipimpin oleh jenderal polisi ini sengaja fokus kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya pada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang disebut menerima uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura agar anak buah Presiden Prabowo ini kariernya mati total," katanya.

Lebih jauh, Uchok mengaitkan kasus tersebut dengan dinamika hubungan antara institusi kepolisian dan militer yang belakangan sama-sama menempati posisi strategis di berbagai lembaga negara.

"Dari kasus suap Blueray Cargo ini sudah kelihatan bahwa polisi menyimpan kecemburuan kepada tentara. Saat ini lembaga-lembaga negara mulai banyak diisi oleh kaum tentara," tuturnya.

Fenomena tersebut kata dia, perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak memunculkan gesekan antar institusi dalam perebutan ruang pengaruh di sektor sipil.

"Ini peringatan kepada Presiden Prabowo agar polisi juga harus diperhatikan oleh pemerintah seperti zaman Presiden Jokowi yang banyak mengisi jabatan sipil," ucapnya.

Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Uchok menyebut masyarakat hanya bisa mengikuti dinamika yang terjadi sambil menunggu fakta hukum yang terungkap melalui proses penyidikan.

"Dan masyarakat sipil dalam konflik tentara melawan polisi cukup nonton saja. Karena saat ini Presiden Prabowo lebih percaya kepada tentara daripada polisi," tandasnya.***