Keadilan Fiskal Jabar Tahun Depan, Jangan Timpang Daerah Sarat Industri dan Seret Industri
Mulai 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan keadilan fiskal bagi kabupaten/kota.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Mulai 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan keadilan fiskal bagi kabupaten/kota.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya ingin melakukan pembangunan secara adil dan merata di seluruh kabupaten/kota.
Jangan sampai, kata dia, ada ketimpangan kemajuan, antara kabupaten/kota yang sarat industri dengan yang seret industri.
Sebab setiap kabupaten/kota di Jabar, diakui Dedi, memiliki khas dan keunggulan masing-masing, yang mana sejatinya saling melengkapi.
"Tidak mungkin semua daerah jadi industri. Nanti stress semua, Jawa Barat jadi industri. Tidak semua daerah jadi kawasan perdagangan, perumahan, permukiman. Tidak mungkin. Harus tetap ada namanya Cianjur Selatan, Garut Selatan, kemudian Sukabumi, kemudian Pangandaran. Semua harus ada. Ciamis, semua harus ada," ujar Dedi dikutip Senin 25 Agustus 2025.
Sebab itu, perlu dilakukan kebijakan berupa keadilan fiskal supaya pembangunan di 27 kabupaten/kota dapat merata, sehingga seluruh masyarakat Jabar dapat menerima manfaatnya secara adil.
Mereka mendapatkan suntikan fiskal dari Pemprov Jabar, yang nanti bentuknya beragam, berdasarkan spesfikasi keunggulan masing-masing kabupaten/kota.
"Di 2026 ini kami ingin merumuskan, yaitu keadilan fiskal. Daerah penghasil air, daerah penghasil oksigen, daerah yang tadi dari hutan itu mendapat fiskal yang baik untuk pembangunan infrastruktur daerahnya," ucapnya.
Dengan demikian diharapkannya, pembangunan di Jawa Barat terakselerasi secara merata. (*)
Editor : Zulfirman

