Kebijakan Sekolah Daring demi Hemat Energi Dikritik IKA UPI

INILAHKORAN.ID - Rencana pemerintah menerapkan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi menuai kritik keras. Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) menilai, kebijakan ini berpotensi mengorbankan kualitas pendidikan nasional.

Wacana pengalihan pembelajaran tatap muka (PTM) ke sistem daring muncul sebagai respons atas krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno sebelumnya menyebut, penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sebagai salah satu langkah efisiensi energi.

Namun, IKA UPI memandang kebijakan tersebut sebagai langkah yang keliru dan berisiko tinggi terhadap masa depan pendidikan. Organisasi ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak seharusnya mengorbankan kualitas proses belajar-mengajar.

Ketua Umum PP IKA UPI, Amich Alhumami mengingatkan, pengalaman selama pandemi Covid-19 telah menjadi bukti nyata bahwa pembelajaran daring tidak mampu menggantikan efektivitas sekolah fisik.

"Terjadi learning loss yang sangat signifikan. Sekolah bukan sekadar tempat belajar dan medium transfer materi pelajaran, tetapi ruang interaksi sosial untuk penanaman karakter, disiplin, dan etika yang mustahil dilakukan melalui layar kaca," ujar Amich dalam keterangannya, Senin 23 Maret 2026.

IKA UPI mengidentifikasi setidaknya tiga dampak serius jika kebijakan ini dipaksakan. Pertama, risiko kesehatan mental dan adiksi digital.

Minimnya interaksi sosial berpotensi meningkatkan stres dan rasa kesepian pada siswa. Selain itu, intensitas penggunaan gawai yang tinggi dapat memicu kelelahan digital (digital fatigue) serta menurunkan daya serap belajar.

“Bagi siswa, pembelajaran online akan menciptakan digital fatigue, situasi psikologis, kelelahan mental dan fisik akut akibat penggunaan perangkat teknologi digital dalam waktu sangat lama. Kondisi ini mengantarkan pada cognitive overload yang kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas hasil belajar,” ucapnya.

Kedua, memperlebar kesenjangan pendidikan. Keterbatasan akses teknologi di berbagai daerah masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia. Penerapan pembelajaran daring secara luas dinilai akan memperparah ketimpangan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T.

Selain itu, biaya tambahan untuk kuota internet dan perangkat digital dinilai memberatkan keluarga kurang mampu, sebuah masalah yang juga terjadi selama pandemi.

Ketiga, logika efisiensi yang dinilai keliru.
IKA UPI menilai penghematan subsidi energi tidak seharusnya dibebankan pada sektor pendidikan. Dampak jangka panjang dari learning loss justru dinilai lebih merugikan dibandingkan manfaat penghematan yang dihasilkan.

“Berbagai studi seperti Hanushek & Woessmann pada 2020 lalu menunjukkan bahwa setiap bulan terjadi kehilangan pembelajaran, berisiko menurunkan pendapatan individu di masa depan sebesar 3-5 persen. Dalam jangka panjang, learning loss justru membawa dampak kerugian produktivitas nasional yang jauh lebih besar daripada nilai subsidi BBM yang dihemat," katanya.

Sebagai alternatif, IKA UPI mendorong pemerintah mengadopsi pendekatan 'Pedagogi Hijau' melalui Gerakan Sekolah Mandiri Energi.

Alih-alih menghapus pembelajaran tatap muka, pemerintah dinilai dapat mendorong kebiasaan hemat energi yang lebih konstruktif, seperti berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah bagi siswa yang memungkinkan.

“Jika bertujuan hemat BBM, jangan mengganti sekolah fisik dengan pembelajaran daring. Dorong siswa dan pengajar bersepeda atau berjalan kaki bagi yang jarak rumah-sekolah memungkinkan. Ini solusi paling logis dan rasional, hemat energi, menyehatkan fisik, dan membangun karakter mandiri,” tambahnya.

IKA UPI menegaskan, menjaga kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama di tengah tekanan krisis global. Kebijakan jangka pendek yang mengorbankan proses belajar dinilai berisiko menciptakan dampak jangka panjang yang lebih besar bagi masa depan bangsa.