Membangun Budaya Hemat Energi, Kendaraan Pribadi Pelajar Dibatasi

INILAHKORAN.ID - Upaya penghematan energi kini menyasar dunia pendidikan di Jawa Barat. Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mengambil langkah tegas dengan mendorong perubahan kebiasaan di lingkungan sekolah, mulai dari transportasi pelajar hingga penggunaan listrik harian.

Kebijakan ini merupakan turunan dari arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menekankan efisiensi energi sebagai bagian dari kebijakan nasional. Disdik Jabar pun langsung bergerak menginstruksikan sekolah SMA, SMK, dan SLB untuk ikut berkontribusi.

Kepala Disdik Jabar, Purwanto menegaskan, salah satu fokus utama adalah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di kalangan pelajar dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

"Sesuai edaran Pak Gubernur, kami mengarahkan anak-anak (pelajar) untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. Kami dorong mereka memanfaatkan fasilitas transportasi umum," ujar Purwanto, Selasa Maret 2026.

Tak berhenti di sektor transportasi, penghematan juga dilakukan dari sisi konsumsi listrik di sekolah. Disdik Jabar mulai membangun budaya hemat energi, termasuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan yang dinilai kerap berlebihan.

"Sekolah harus menggunakan energi secukupnya. Kami membiasakan di kantor, AC tidak perlu menyala terus-menerus. Ini memerlukan kesadaran bersama," ucapnya.

Purwanto menekankan, keberhasilan program efisiensi ini tidak akan tercapai tanpa partisipasi luas. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab penghematan energi bukan hanya milik pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat.

"Jika semua merasa efisiensi energi ini penting, maka harus menjadi komitmen bersama. Masyarakat, ASN, dan semua pihak harus terlibat, tidak cukup hanya ASN saja," katanya.

Di tengah isu penghematan energi, muncul pula wacana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun hingga kini, Disdik Jabar belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat sehingga aktivitas belajar tetap berjalan normal.

"Belum, belum ada, suratnya juga belum ada ke kita, kita kan terima yang resmi-resmi saja. Ya kalau ada arahan daring dari pusat, nanti kita konsultasi gubernur, gubernur nyuruh ya kita datang. Tapi kan belum ada," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti memastikan bahwa kebijakan penghematan energi tidak akan berdampak pada perubahan sistem pembelajaran menjadi daring.

"Sesuai hasil rapat lintas Kementerian dan Pernyataan Pers Menko PMK pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter," kata Abdul Mu’ti.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa penerapan PJJ belum menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah tetap memprioritaskan pembelajaran tatap muka, terutama untuk kegiatan yang bersifat praktikum.

Langkah Disdik Jabar ini menandai pergeseran pendekatan di sektor pendidikan, dari sekadar proses belajar mengajar menjadi bagian aktif dalam agenda besar efisiensi energi nasional.***