Gangguan Sistem PCMB Picu Keluhan, Disdik Jabar Minta Maaf

INILAHKORAN.ID - Pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) Jawa Barat 2026 kembali disorot, usai pengumuman hasil pemetaan yang dijadwalkan tayang Sabtu (13/6/2026) pukul 13.00 WIB mengalami kendala.

Ribuan orang tua dan calon murid mengaku kesulitan mengakses laman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat. Gangguan tersebut membuat mereka tidak bisa segera mengetahui hasil pemetaan, maupun memberikan persetujuan terhadap sekolah yang direkomendasikan sistem.

Situasi itu memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama karena tahapan PCMB menjadi dasar penentuan akses pendidikan bagi lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya akses layanan pengumuman.

"Perlu saya sampaikan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para orang tua dan calon murid dalam mengakses pengumuman hasil PCMB siang ini," ujar Purwanto dalam konferensi pers secara daring, Sabtu malam (13/6/2026).

Purwanto menegaskan, gangguan yang terjadi bukan disebabkan kerusakan sistem utama maupun hilangnya data peserta. Menurutnya, lonjakan akses secara bersamaan dari masyarakat menjadi faktor utama yang membuat laman pengumuman sulit dibuka.

"Perlu kami sampaikan dan luruskan bahwa kendala akses tersebut karena antusiasme yang sangat tinggi dari orang tua dan calon murid baru yang mengakses sistem secara serentak. Dan kami pastikan bahwa secara keseluruhan dipastikan sistem dalam kondisi memadai, stabil, dan aman," ucapnya.

Selain tingginya trafik pengguna, DIsdik Jabar mengungkapkan adanya proses penyempurnaan fitur pengumuman yang turut memengaruhi tampilan sistem di sisi pengguna.

"Kemudian, kendala tampilan yang terjadi dikarenakan sistem sedang melakukan optimalisasi pada fitur-fitur pengumuman," katanya.

Ia menjelaskan, penyesuaian teknis tersebut dilakukan agar hasil pemetaan dapat ditampilkan dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi, ketika diakses secara bersamaan oleh ratusan ribu pengguna.

"Selanjutnya bahwa proses penyesuaian administratif dan teknis ini perlu kami lakukan agar penyajian data hasil pemetaan dapat tertampil dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi saat diakses secara serentak," imbuhnya.

DIsdik Jabar juga berupaya meredam kekhawatiran masyarakat terkait keamanan data peserta. Purwanto memastikan, seluruh data calon murid tetap tersimpan dan terlindungi.

"Saat ini kami tim teknis sedang bekerja secara berkelanjutan untuk merampungkan penyempurnaan fitur pengumuman tersebut. Kami menggaransi penuh bahwa seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan sangat aman," tegasnya.

Sebagai konsekuensi dari gangguan yang terjadi, Pemprov Jabar memastikan akan menyesuaikan batas waktu persetujuan hasil pemetaan agar peserta tidak kehilangan hak administratif akibat kendala sistem.

"Sebagai bentuk komitmen perlindungan pelayanan, kami akan melakukan penyesuaian tenggat waktu proses persetujuan di dalam sistem secara proporsional. Kami pastikan tidak ada satupun hak calon peserta didik yang dirugikan secara administratif akibat proses penyesuaian fitur-fitur ini," ujarnya.

Lebih jauh, Purwanto menegaskan PCMB bukan sekadar proses seleksi, melainkan instrumen pemetaan untuk memastikan seluruh lulusan SMP dan MTs memperoleh akses pendidikan yang sesuai.

"Kemudian kami, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan ini (PCMB) dengan tujuan agar anak-anak kita, lulusan-lulusan MTS dan Tsanawiyah itu bisa mendapatkan akses layanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat dengan baik, terpetakan dengan baik, dan tentu ini juga berkenaan dengan pelayanan kita dalam memberikan mutu pendidikan kepada anak-anak di Provinsi Jawa Barat," paparnya.

Menurutnya, pemerintah terus mengevaluasi berbagai kendala teknis yang muncul selama pelaksanaan PCMB agar sistem dapat berjalan lebih optimal.

"Terus kami berupaya menyempurnakan secara teknis hal-hal yang kami temukan di lapangan. Kemudian bahwa apa yang menjadi landasan kita melakukan PCMB ini, kita menginginkan agar semua anak di Provinsi Jawa Barat itu bisa bersekolah dan bisa tertampung pada sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan minat dan pilihan mereka," tuturnya.

Purwanto juga mengakui, kapasitas SMA dan SMK negeri di Jawa Barat belum mampu menampung seluruh lulusan setiap tahun. Karena itu, hasil pemetaan akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan intervensi pendidikan yang lebih tepat sasaran.

"Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpijak pada data dan realitas. Kami sangat memahami bahwa daya tampung SMA-SMK Negeri ini sangat terbatas. Oleh karena itu, bagi calon peserta didik yang pada akhirnya nanti tidak dapat tertampung di sekolah negeri, pemerintah telah menyiapkan formulasi intervensi," ungkapnya.

PCMB ini lanjut dia, merupakan bagian dari mekanisme dalam menyempurnakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

"Ini yang menjadi tujuan dari pemetaan ini agar semuanya bisa terpetakan dengan baik dan bisa terlayani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyaluran siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, ke sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Untuk itu, beberapa solusi yang akan ditempuh adalah dengan cara penyaluran mereka yang tidak diterima di sekolah negeri ke sekolah-sekolah swasta yang telah menjalin kerjasama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Purwanto.

Melalui pola tersebut, pemerintah akan memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik. Selain itu, perluasan layanan SMA Terbuka juga terus dilakukan untuk menjangkau wilayah yang masih membutuhkan tambahan akses pendidikan.

"Kemudian selain itu, optimalisasi perluasan akses SMA Terbuka di tempat-tempat yang membutuhkan juga terus kami lakukan sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak tertampung pada layanan pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tandasnya.