908 Sekolah di Jabar Dapat Revitalisasi, Disdik Ingatkan Tak Boleh Ada Komisi

INILAHKORAN.ID - Program revitalisasi SMA, SMK, dan SLB Tahun 2026 dari pemerintah pusat, segera bergulir di Jawa Barat.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto menegaskan, program ini bukan sekadar pembangunan gedung. Setiap rupiah bantuan dari pemerintah pusat harus menghasilkan fasilitas yang benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, sekaligus dikelola tanpa praktik komisi maupun penyimpangan.

Sebanyak 908 sekolah di Jabar, menerima bantuan revitalisasi. Momen ini kata Purwanto, menjadu kesempatan untuk mempercepat perbaikan sarana pendidikan, di tengah keterbatasan anggaran daerah. Sebab itu, sekolah diminta memanfaatkan program tersebut secara optimal dan bertanggung jawab.

“revitalisasi harus disyukuri karena pemerintah pusat memberikan bantuan kepada kita. Bantuan ini penting untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Jawa Barat,” ujar Purwanto, saat membuka Rapat Koordinasi Program revitalisasi Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Tahun 2026 di Disdik Jabar, Kota Bandung, Rabu (9/9/2026). 

Purwanto menekankan, pembangunan sekolah ke depan harus mengadopsi konsep yang lebih berkelanjutan. Perencanaan bangunan, kata dia, perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar mampu memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara alami.
Dengan konsep tersebut, sekolah tidak hanya menjadi lebih nyaman digunakan, tetapi juga lebih efisien dalam penggunaan energi.

“Pembangunan harus ramah lingkungan. Angin masuk dari mana, keluar ke mana, itu harus diperhatikan. Manfaatkan sirkulasi udara alami,” ucapnya.

Ia juga mendorong penggunaan material yang mendukung pembangunan berwawasan lingkungan, serta menjaga keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan sekolah.

Selain aspek teknis pembangunan, Purwanto memberi perhatian serius terhadap tata kelola pelaksanaan revitalisasi. Ia mengingatkan seluruh kepala sekolah dan panitia pembangunan agar memegang teguh komitmen integritas yang telah disepakati.

“Ini merupakan amanat yang harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.

Purwanto menegaskan, tidak boleh ada praktik pemberian fee, komisi, maupun permintaan keuntungan tertentu yang mengatasnamakan siapa pun selama proyek berlangsung.

“Tidak boleh ada hal yang menyimpang dari aturan. Tidak boleh atas nama siapa pun, Bapak dan Ibu meminta hal-hal yang tidak diatur,” tegasnya.

Menurut dia, indikator keberhasilan revitalisasi bukan hanya penyelesaian pekerjaan konstruksi, melainkan sejauh mana fasilitas yang dibangun mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Ruang praktik, laboratorium, maupun fasilitas pendukung lainnya harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi siswa.

“Harus ada relevansi antara sarana dan prasarana yang dibangun dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kalau sebelumnya tidak ada ruang praktik, setelah revitalisasi harus bisa digunakan untuk praktik. Pembelajaran praktik harus menjadi lebih baik sehingga keterampilan siswa juga meningkat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin mengingatkan, aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan revitalisasi sekolah.

Menurutnya, kualitas bangunan yang baik harus sejalan dengan jaminan keamanan selama proses pembangunan berlangsung.

“Yang paling penting dalam pembangunan ini adalah keamanannya,” ujar Tatang.

Ia berharap, program revitalisasi mampu menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih layak dan sehat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“revitalisasi bisa mengubah kualitas pendidikan kita. sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi siswa dan lingkungan sekolah juga harus sehat,” pungkasnya.