Kekosongan Puluhan Jabatan OPD dan 315 Kepala Sekolah di KBB Dinilai Tidak Sehat

INILAHKORAN.ID – Kondisi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai tidak sehat dan menyimpang dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasalnya, puluhan jabatan pimpinan tinggi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih kosong hingga puluhan jabatan. Kondisi serupa juga terjadi di dunia pendidikan, di mana lebih dari 315 posisi kepala sekolah belum diisi pejabat definitif dan masih dirangkap jabatan lain.

Kekosongan ini berlangsung cukup lama, bahkan ada yang mencapai hampir satu tahun, padahal BKPSDM sendiri saat ini sudah dipimpin pejabat definitif.

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha menilai fenomena ini sangat tidak wajar dan menjadi cerminan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menata organisasinya.

Menurutnya, posisi-posisi strategis yang dikosongkan terlalu lama akan menyulitkan implementasi program, koordinasi antarinstansi, hingga menghambat pencapaian target kesejahteraan masyarakat yang menjadi amanah utama pemerintah.

"Secara logika pemerintahan, hal ini harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan asas the right man on the right place. Saya yakin sebenarnya sudah ada sumber daya manusia yang memenuhi syarat di sana," kata Arlan saat dihubungi, Jumat (5/6/2026).

Arlan mengkritik alasan penundaan yang sering dikemukakan, seperti 'menunggu administrasi selesai' atau 'masih dalam penilaian'. Ia menilai, jika hal itu berlangsung hingga bertahun-tahun, alasan tersebut tidak lagi bisa dibenarkan.

"Sebab, efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada kecepatan waktu pengambilan keputusan," ucapnya.

Bahkan, Arlan menyebut, pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) yang selama ini mengisi kekosongan dinilai tidak efektif lantaran kewenangannya terbatas, hanya mampu menangani urusan harian, namun lemah dalam menetapkan kebijakan strategis.

"Bagaimana mungkin program prioritas bisa berjalan lancar jika pemimpinnya saja belum ada atau kewenangannya dibatasi. Ini tantangan besar bagi Bupati dan Tim Penilai Kinerja (TPK)," ucapnya.

Tak cuma itu, ia juga mempertanyakan komitmen Pemkab Bandung Barat dalam memajukan kualitas pendidikan dipertanyakan publik. Pasalnya, ratusan satuan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah terpaksa berjalan tanpa pemimpin definitif.

Diketahui, ada sekitar 315 jabatan kepala sekolah yang masih kosong atau dirangkap oleh pejabat lain. Padahal, kepala sekolah adalah kunci utama penentu arah kebijakan, pengembangan mutu, dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing, termasuk di daerah-daerah pelosok yang jauh dari pusat kabupaten.
"Kalau dibiarkan kosong atau dirangkap, siapa yang memetakan masalah di lapangan, melaporkan ke dinas, dan membuat terobosan nyata. Apalagi sebentar lagi ada penerimaan peserta didik baru, kerumitan administrasi pasti terjadi jika tidak ada pemimpin yang berwenang penuh," ujarnya.

Arlan menilai persoalan ini harus menjadi prioritas utama yang digarisbawahi oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail. Pasalnya, keterlambatan pengisian jabatan ini dinilai ironis mengingat banyak sekolah berlokasi di wilayah terpencil yang sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dan kebijakan nyata.

"Pelayanan pendidikan yang carut-marut adalah hal yang paling mudah dirasakan masyarakat. Jika ini tidak segera diperbaiki, kepercayaan publik akan memudar. Padahal Bandung Barat sebentar lagi berusia 19 tahun, harusnya sudah banyak gebrakan nyata yang dirasakan rakyatnya, bukan justru dihambat persoalan administrasi kepegawaian," tandasnya.