Isi Kekosongan Jabatan, Disdik KBB Lantik 112 Kepala Sekolah Gelombang Kedua

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengambil langkah tegas menambal masalah paling mendasar di dunia pendidikan, yakni kekurangan pemimpin sekolah definitif yang berlangsung lama. 

Sebanyak 112 guru resmi dilantik dan diambil sumpahnya untuk menjalankan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dalam gelombang kedua percepatan penataan birokrasi pendidikan. 

Langkah tersebut diklaim sebagai bukti keseriusan mengatasi titik lemah tata kelola yang selama ini membuat ratusan satuan pendidikan harus berjalan di bawah kepemimpinan pelaksana tugas atau dirangkap pihak lain, berisiko menghambat efektivitas pengambilan keputusan dan mutu layanan.

"Dari jumlah yang dilantik, 111 orang ditempatkan di jenjang SD dan hanya satu orang di SMP, kondisi ini menggambarkan tekanan kekurangan kepemimpinan paling berat terjadi di tingkat dasar," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Bandung Barat, Edy Syafrudin, Rabu (5/8/2026). 

Sebelumnya, jumlah sekolah tanpa kepala sekolah tetap sempat menyentuh angka 300 unit di SD, sedangkan di SMP relatif terkendali dengan sekitar 16 kekosongan. 

"Ini hal luar biasa, kekosongan makin berkurang dan fokus kami perbaiki di jenjang yang paling mendesak," ujarnya.

Kendati gelombang pertama (23 orang) dan kedua telah terlaksana, tugas belum selesai sepenuhnya. Menurutnya, masih tersisa sekitar 200 jabatan yang menunggu penyelesaian administrasi. 

Pihaknya pun sudah menyiapkan gelombang ketiga yang diproyeksikan mengisi 128 formasi lagi. Dukungan penuh Bupati Bandung Barat dalam penerbitan SK menjadi hal utama kelancaran proses ini. 

"Kami berharap seluruh kekurangan dapat dituntaskan pada tahun ini, mengingat peran kepala sekolah bukan sekadar formalitas jabatan, melainkan ujung tombak penentu arah, manajemen, dan kualitas pembelajaran bagi siswa," imbuhnya.

Edy menilai, upaya ini bukan sekadar seremoni birokrasi, melainkan pembenahan fondasi sistem pendidikan. Keberadaan pemimpin sekolah yang definitif dinilai krusial untuk mengakhiri ketidakpastian pengelolaan, memulihkan stabilitas program.

"Termasuk menjamin fokus tetap pada peningkatan prestasi dan pelayanan peserta didik di seluruh wilayah Bandung Barat," ujarnya.