Kemacetan di Pasar Ciledug Kian Parah, Lemahnya Penataan Jadi Faktor Penyebab

INILAHKORAN.ID -  kemacetan lalu lintas di depan Pasar Ciledug Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, dari hari ke hari kian parah. 

Persoalan kemacetan di Pasar Ciledug yang terjadi hampir setiap hari itu, terkesan dibiarkan berulang tanpa ada solusi. Dampaknya, akses jalan umumpun ikut terampas.

Pasar Ciledug yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kini justru menjadi salah satu titik kemacetan paling kronis. Padahal Kecamatan Ciledug adalah pusat bisnis Cirebon Timur. 

Terlihat, kendaraan banyak yang terparkir sembarangan hingga memakan badan jalan. Belum lagi, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan terlalu dekat dengan ruas jalan, membuat arus lalu lintas kerap tersendat panjang.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan lebar jalan. Ruas jalan di depan Pasar Ciledug hanya sekitar 400 meter. Bahkan semakin menyempit menjadi sekitar 300 meter di area perlintasan kereta api. Saat kereta melintas, arus kendaraan praktis lumpuh. Antrean kendaraan pun mengular hingga kawasan Surya Ciledug.

Situasi serupa juga terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan lain di Cirebon Timur, seperti Toserba Yogya Ciledug, Surya Ciledug, hingga Swalayan Karomah Lemahabang. Namun, kemacetan di depan Pasar Ciledug dinilai paling nyata karena melibatkan ruang publik yang seharusnya menjadi jalur utama mobilitas warga.

Pemerhati publik Cirebon Timur  Hamzaiya, menilai kemacetan yang terus berulang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai konsekuensi wajar dari aktivitas ekonomi. Menurutnya, kondisi itu mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lalu lintas dan parkir, termasuk penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

“Setiap pusat perbelanjaan memiliki daya tarik lalu lintas yang tinggi. Karena itu, amdalalin seharusnya menjadi instrumen pengendali, bukan sekadar dokumen perizinan. Kalau kemacetan terjadi terus-menerus di titik yang sama, artinya ada yang tidak berjalan,” ujar Hamzaiya, Minggu 11 Januari 2026.

Ia menilai, Pasar Ciledug sebagai contoh nyata bagaimana ruang publik perlahan kehilangan fungsinya. Aktivitas bongkar muat, parkir kendaraan, hingga lapak dagang yang meluber ke badan jalan dinilai telah mengorbankan kepentingan pengguna jalan lainnya.

Menurut Hamzaiya, peran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon sebagai otoritas lalu lintas daerah perlu diperkuat. Tidak hanya sebatas penertiban sesekali, tetapi melalui inspeksi lapangan rutin dan evaluasi menyeluruh terhadap pengaturan lalu lintas di sekitar pasar dan pusat perbelanjaan.

Dia juga menyoroti, keterlibatan Dishub Provinsi Jawa Barat yang sangar penting, mengingat jalur di kawasan Ciledug merupakan lintasan strategis dengan volume kendaraan lintas wilayah yang tinggi. Sebagai bentuk dorongan konkret, Hamzaiya menyatakan akan menyurati secara resmi Dishub Kabupaten Cirebon dan Dishub Provinsi Jawa Barat.

Surat tersebut berisi permintaan agar kedua instansi turun langsung ke lapangan untuk meninjau titik-titik kemacetan, termasuk di depan Pasar Ciledug, serta mengevaluasi kepatuhan pengelola terhadap pengaturan lalu lintas dan parkir.

“Surat itu bukan untuk menyalahkan, tapi mendorong adanya langkah konkret. Dishub memiliki kewenangan teknis untuk mengevaluasi andalalin, termasuk soal akses, kapasitas parkir, dan pengaturan arus kendaraan. Ini harus dijalankan,” ungkapnya.

Selain Dishub, Hamzaiya juga berencana menyurati pengelola pusat perbelanjaan agar lebih bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola area parkir. Ia menilai parkir yang tidak memadai secara langsung memindahkan beban aktivitas usaha ke jalan umum.

“Jangan sampai jalan raya dijadikan perluasan area parkir terselubung. Itu bukan hak pengelola usaha, melainkan ruang publik yang harus dijaga fungsinya,” paparnya.

Dia menjelaskan, secara regulasi, kewajiban pengendalian lalu lintas telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan tersebut mewajibkan setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas untuk dikendalikan melalui analisis dampak lalu lintas, dengan pemerintah daerah sebagai pengawasnya.

Ketentuan itu lanjutnya, diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015, yang menegaskan kewajiban pengelola pusat kegiatan untuk melaksanakan rekomendasi andalalin dan memberi ruang bagi Dishub melakukan evaluasi hingga penindakan administratif.

Hamzaiya menambahkan, jika aturan tersebut dijalankan secara konsisten, kemacetan di depan Pasar Ciledug dan kawasan Cirebon Timur bukan mustahil dapat ditekan. Namun jika pengawasan terus longgar, kemacetan akan tetap menjadi persoalan tahunan yang merugikan masyarakat luas.

“Masalah ini bukan tidak ada aturannya, tapi kurang dijalankan. Tinggal keberanian dan konsistensi pemerintah daerah dalam menertibkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Terminal Ciledug, sebagai perwakilan Dishub Jawa Barat, Rudi Eko mengaku pusing dengan kondisi tersebut. Pihaknya enggan disalahkan karena berbagai upaya sebetulnya sudah dilakukan. 

Dia mengaku, meski jalan yang melintasi di wilayah Pasar Ciledug, Toserba Yogya Ciledug, dan Surya Ciledug tersebut jalan poros Provinsi Jabar, namun untuk parkir dan retribusinya kewenangan Dishub Kabupaten Cirebon.

"Itu kewenangan Dishub Kabupaten Cirebon. Kalau kewenangan jalannya itu provinsi, tapi kewenangan parkir ada di Dishub Kabupaten Cirebon," ujarnya, melalui telepon WhatsApp.