Kemarau 2026, Kabupaten Bandung Catat 577 Kebakaran dan 47,61 Hektare Terdampak

INILAHKORAN.ID – Musim Kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya di Kabupaten Bandung. Hingga September, sebanyak 577 kejadian Kebakaran tercatat ditangani dengan total area terdampak mencapai 47,61 hektare.

Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi rutin Pemerintah Kabupaten Bandung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung M. Toha, Soreang, Selasa (22/9/2026).

Dari 577 kejadian tersebut, sebanyak 561 kejadian terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, sedangkan 16 kejadian lainnya merupakan penanganan perbantuan ke luar wilayah.

Adapun dari total luas area terdampak, 46,54 hektare berada di Kabupaten Bandung dan 1,07 hektare merupakan wilayah perbantuan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, tingginya kejadian kebakaran menjadi salah satu ancaman yang harus diantisipasi selama musim kemarau.

Terlebih, kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menyasar permukiman serta berbagai objek lainnya.

Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kabupaten Bandung, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu penyumbang terbesar.

Tercatat 251 kejadian karhutla dengan luas area terdampak mencapai 43,13 hektare. Sebanyak 246 kejadian terjadi di Kabupaten Bandung dengan luasan 42,17 hektare, sedangkan lima kejadian lainnya merupakan perbantuan dengan luasan 0,96 hektare.

Semak belukar menjadi salah satu objek yang banyak terbakar, selain rumah tinggal, lahan kosong, kebun dan tumpukan sampah.

Dadang Minta Pos Damkar Diperkuat

Dadang meminta kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran diperkuat. Penguatan tersebut tidak hanya menyangkut armada, tetapi juga jumlah personel hingga keberadaan pos pemadam di wilayah yang memiliki jangkauan pelayanan cukup jauh.

“Saya dengar laporan, seragam petugas Damkar saja cuma punya satu. Saya minta harus terpenuhi kebutuhannya, termasuk armada juga posko Damkar kita tambah,” kata Dadang di Soreang, Rabu (23/9/2026).

Ia menyoroti sejumlah wilayah seperti Kecamatan Kertasari dan Pacet yang memiliki wilayah cukup luas dengan jarak tempuh menuju lokasi kejadian relatif jauh.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran agar waktu respons petugas dapat dipersingkat.

Dadang juga mendorong pembangunan Pos Damkar di Kecamatan Bojongsoang. Pemkab Bandung disebut telah memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pos tersebut.

“Kalau bisa bangunkan dengan dana APBD,” ujarnya.

Juli dan Agustus Jadi Periode Kebakaran Tinggi

Tingginya kejadian kebakaran juga terlihat dari data berkala Disdamkar Kabupaten Bandung.

Hingga Agustus 2026, tercatat 468 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat tajam pada Juli dengan 135 kejadian dan Agustus sebanyak 134 kejadian. Data resmi Disdamkar mencatat 468 kejadian kebakaran sepanjang Januari-Agustus, terdiri dari kejadian di wilayah Kabupaten Bandung dan perbantuan ke luar daerah.

Pada Juli, sebanyak 100 dari 135 kejadian tersebut merupakan kebakaran semak belukar atau karhutla. Disdamkar menyebut peningkatan tersebut terjadi di tengah kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran lahan.

Memasuki September, dalam periode 1 hingga 6 September 2026 saja, Disdamkar telah mencatat 42 kejadian kebakaran.

Sebagian kejadian melanda semak belukar, lahan kosong, kebun hingga tumpukan sampah. Disdamkar juga mencatat kebakaran semak belukar dan lahan menjadi kejadian yang dominan pada periode tersebut.

Rangkaian data tersebut menunjukkan tingginya aktivitas kebakaran selama periode kering. Karena itu, kesiapsiagaan dinilai tidak cukup dilakukan ketika api sudah muncul.

Selain memperkuat personel dan armada, keberadaan pos pemadam di wilayah yang membutuhkan juga menjadi bagian penting untuk memperpendek waktu respons petugas.

Pemkab Bandung Antisipasi Krisis Air Bersih

Ancaman musim kemarau di Kabupaten Bandung tidak hanya berupa kebakaran. Pemkab Bandung juga mulai mengantisipasi potensi krisis air bersih.

Dadang meminta perangkat daerah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan air dapat disiapkan sebelum kondisi masyarakat semakin sulit.

Sebelumnya, Pemkab Bandung telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla untuk menghadapi dampak musim kemarau 2026. Status tersebut berlaku hingga 30 September 2026.

Dadang menyebut sumber air untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Bandung Selatan mengalami penurunan sekitar 50 persen.

“Antisipasi wilayah mana saja yang rawan krisis air bersih,” katanya.

Menurut Dadang, pemetaan diperlukan agar distribusi air menggunakan tangki dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap wilayah dan tidak menunggu sampai masyarakat mengalami kekurangan air.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, Pemkab Bandung perlu memperkuat langkah antisipasi terhadap dua ancaman sekaligus, yakni kebakaran dan krisis air bersih.***