Kepala BKSDM Kabupaten Bogor Beberkan Alasan Belum Diberhentikanya Sumardi yang Berstatus Tersangka Korupsi

INILAHKORAN, Bogor-Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Irwan Purnawan mengaku belum memberhentikan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Sumardi pascaberstatus sebagai tersangka korupsi.

Irwan Purnawan mengaku, BKPSDM Kabupaten Bogor memiliki pandangan hukum berbeda terkait belum diberhentikannya Sumardi.

Kendati begitu, Irwan Purnawan mengaku, BKPSDM Kabupaten Bogor akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Negeri Bogor terkait surat pemberhentian dan tidak diberikannya gaji ataupun tunjangan Sekretaris Disdagin Sumardi.

Irwan Purnawan mengaku, butuh komunikasi lebih lanjut karena perbedaan pandangan dasar hukum, jika ia mempertimbankan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS. 

Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memiliki pertimbangan hukum lain yang terbaru yaitu PP nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

"Ada perbedaan pendapat hukum, hingga walaupun Sumardi sudah jadi tersangka dan bahkan dinyatakan daftar pencarian orang (DPO), kami sementara ini belum memberhentikan Sumardi. Karena menurut pemakaman kami, harus menjadi tersangka dan ditahan," ungkapnya, Rabu 24 Agustus 2022.

"Kami akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor," imbuhnya.

Mengenai kabar Sumardi yang mengaku masih masuk kerja, sedangkan berdasarkan penulusuran Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, absensi tersangka Sumardi dilakukan anak buahnya berdasarkan perintah. Irwan Purnama mengaku akan mengkroscek ke Disdagin.

"Saya akan cek dahulu ke Disdagin," sambungnya.

Sumardi sebelumnya menjadi tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) bantuan bencana alam atau belanja tidak terduga (BTT) untuk korban bencana alam di Tahun Anggaran 2017 lalu berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP723/M.2.18/F.d.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022.

Penetapan tersangka Sumardi yang sebelumnua menjabat sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Bogor atas perkara tersebut dengan nilai atau besar Rp 1.743.450.000.

Pemeriksanan dilakukan terhadap tiga Kecamatan penerima bantuan yaitu masyarakat Kecamatan Cisarua, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Jasinga.

Sumardi disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Dodi Wiraatmaja pun mengingatkan Pemkab Bogor untuk tidak membayar gaji atau tunjangan kepada Sumardi yang menjadi tersangka kasus Tipikor dana BTT yang diperuntukkan kepada korban bencana alam di Kecamatan Cisarua, Tenjolaya dan Jasinga.

"Sudah hampir sebulan tersangka tidak masuk kerja, saya ingatkan kepada pimpinannya agar jangan diberikan gaji dan tunjangan," kata Dodi Wiraatmaja.

Dodi Wiraatmaja pun menambahkan perlu ada teguran maupun sanksi kepada tersangka Sumardi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

"Ingat kini ada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dimana apabila 28 hari atau lebih secara komulatif tidak kerja tanpa alasan yang sah, maka diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaannya sendiri. Saat kami mencari dia ke kantornya, kami juga menemukan fakta bahwa ia memerintahkan adminnya untuk mengabsen dirinya, padahal ia tidak pernah masuk," tambah Dodi Wiraatmaja.***(Reza Zurifwan)