Kepala BNPB Suharyanto Minta Maaf soal Pernyataan Aktivitas Warga Kalimantan Normal

INILAHKORAN.ID - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf sekaligus klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan berjalan normal di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) penanganan karhutla bersama Presiden Republik Indonesia pada Senin (23/9/2026).

"Saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karhutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya," ujar Suharyanto, Jumat (25/9/2026).

Suharyanto menjelaskan, istilah "normal" yang digunakan dalam ratas merujuk pada indikator yang terbatas, yakni aktivitas dasar masyarakat seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat yang masih beroperasi.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut tidak bermaksud menyimpulkan kondisi lingkungan telah aman atau mengabaikan kesulitan yang dialami masyarakat akibat karhutla.

Menurut Suharyanto, BNPB memahami kondisi di lapangan, khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang masih menghadapi dampak serius kabut asap.

Kabut asap telah mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan belajar mengajar di sekolah, hingga aktivitas penerbangan.

"Dalam laporan yang sama (saat ratas), saya juga menyampaikan bahwa tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla," jelasnya.

Suharyanto mengatakan penggunaan diksi "normal" dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Karena itu, ia meluruskan bahwa pemerintah tidak menganggap persoalan karhutla telah selesai.

Ia memastikan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan masih terus melakukan penanganan di lapangan.

Fokus penanganan saat ini meliputi operasi pemadaman, penanganan dampak kesehatan, serta perlindungan masyarakat dari ancaman memburuknya kualitas udara.

"Kami juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat. Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak selalu menjadi prioritas utama kami," pungkas Suharyanto.