Ketua Komisi IV DPRD Bandung Barat Soroti 'Calo' BPJS Berkedok Relawan

INILAHKORAN, Cimahi - Maraknya calo Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kerap memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat saat akan mendaftar sebagai peserta menjadi catatan sejumlah pihak.

Tak tanggung-tanggung, dari jasa yang ditawarkan para calo yang berkedok relawan ini mereka bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. 

"Tadi bersama sejumlah stakeholder kami membahas masalah calo BPJS yang banyak mengincar masyarakat yang belum atau akan mendaftarkan kepesertaan BPJS," kata Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha usai menghadiri Rapat Tindak Lanjut Pemenuhan Keaktifan Peserta Universal Health Coverage (UHC) di ruang rapat Setda Bandung Barat, Rabu 12 Maret 2025.

Biasanya, ungkap Nur, para calon BPJS ini berkeliaran di beberapa rumah sakit termasuk di Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Jadi warga yang akan mengurus BPJS itu didatangi dan ditawarkan jasa untuk mengurus pendaftaran kepesertaan BPJS dalam satu hari. Karena kan pendaftaran UHC itu bisa selesai satu hari," ungkapnya. 

Namun, lanjut Nur, lantaran ketidakpahaman masyarakat yang dibarengi kebutuhan membuat mereka mengeluarkan sejumlah uang kepada calo BPJS tersebut.

"Ada yang sampai Rp3 juta, apalagi mereka yang sudah dirawat di rumah sakit bisa lebih. Padahal, pendaftaran itu gratis dan enggak ada program pemerintah yang berbayar," ujarnya.

Nur mengaku, dirinya sudah melakukan sidak di RSIA Kartini Padalarang dan berencana untuk sidak di rumah sakit lain. Di sana ada temuan dan sudah diakui oleh pihak RSIA Kartini adanya oknum calo BPJS," ungkapnya.

"Sudah dipanggil dan diblacklist, tapi dengan berbagai cara pratik percaloan BPJS ini masih tetap berjalan. Oknum itu dari eksternal dan kerap mengaku relawan kesehatan," ujarnya.

Pihaknya menyesalkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa menjadi peserta BPJS itu tidak membayar alias gratis.

"Itu yang kita ingin sampaikan semuanya gratis tidak ada bayar-bayar. Ini karena sosialisasi yang minim, tapi kita sudah sepakat untuk memperbanyak sosialisasi," imbuhnya.

Sementara terkait sanksi yang diberikan untuk calo BPJS, Nur menyebut, pihaknya bakal melakukan langkah persuasif untuk pencegahan.

"Tapi kalau memang masih tetap merajalela dan merugikan kita akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH)," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB, Ridwan Abdullah Putra mengatakan, pihaknya sudah sepakat untuk turun langsung ke desa-desa melakukan pembinaan.

"Jadi harapan kita, masyarakat dan perangkat pemerintahan yang punya wilayah konsen terhadap persoalan calo BPJS ini dan jangan pula dibebankan untuk biaya yang tidak  seharusnya dikeluarkan," kata Ridwan.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk langsung mengurus kepesertaan BPJS-nya ke desa dan tida melalui calo. Namun, apabila ada hambatan baik Dinas Kesehatan maupun dewan juga terbuka sehingga tidak perlu melalui perantara.

"Kita sekarang lakukan edukasi dengan menyentuh masyarakat di kantung-kantung dengan kepesertaan BPJS yang masih rendah," ujarnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan dalam rangka percepatan UHC mengingat Bandung Barat masih kekurangan peserta BPJS sebanyak 113.000 dengan syarat 80 persen aktif dan 98 persen kepesertaannya.

"Kantung-kantung yang masih rendah kepesertaan BPJS ini kebanyakan di perkotaan, seperti Parongpong dan Ngamprah. Mungkin karena faktor kesibukan dan daya beli yang menurun, jadi mereka enggan mengurus BPJS," tandasnya. ***