Kirab Budaya Jadi Inspeksi Jalan, Dedi Mulyadi Tertibkan Sempadan
Di balik karnaval budaya Milangkala Tatar Sunda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjalankan agenda strategis, menyisir langsung persoalan infrastruktur jalan
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Di balik karnaval budaya Milangkala Tatar Sunda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjalankan agenda strategis, menyisir langsung persoalan infrastruktur jalan provinsi hingga potensi ancaman lingkungan di sepanjang jalur kirab.
Momentum kirab yang melintasi rute Sumedang-Wado-Majalengka itu dimanfaatkan sebagai “inspeksi bergerak”. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak hanya melihat kondisi fisik jalan, tetapi juga menertibkan berbagai pelanggaran di kawasan sempadan yang selama ini luput dari pengawasan intensif.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, perhatian gubernur tertuju pada fungsi jalan secara utuh, termasuk ruang di sekitarnya yang kerap disalahgunakan.
“Yang menjadi konsen Pak Gubernur adalah jalan provinsi, termasuk sempadannya. Banyak ditemukan pemasangan banner yang dipaku di pohon, itu langsung kami tertibkan,” ujar Herman, Selasa (5/5/2026).
Penertiban di lapangan mengungkap persoalan yang lebih serius. Aktivitas usaha kecil yang tidak ramah lingkungan turut menjadi sorotan. Salah satunya praktik pengolahan tahu, yang dilakukan terlalu dekat dengan pohon, hingga merusak vegetasi.
“Ada warung tahu yang penggorengannya dekat pohon sampai pohonnya menghitam. Kalau dibiarkan bisa mati, padahal itu pohon besar seperti mahoni. Itu langsung kita tertibkan,” ucapnya.
Tak hanya itu, indikasi pelanggaran juga ditemukan di wilayah Situ Raja, berupa penebangan pohon di area sempadan jalan. Pemerintah kini tengah menelusuri status lahan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
“Kalau melihat posisinya, itu berada di sempadan jalan. Kami akan telusuri apakah itu milik pribadi atau aset jalan. Tapi meskipun milik pribadi, tidak bisa sembarangan ditebang karena berisiko longsor,” katanya.
Menurut Herman, tindakan penebangan di kawasan tebing memiliki konsekuensi serius karena dapat memicu longsor yang langsung mengancam badan jalan dan keselamatan pengguna.
Sisi lain, pengawasan juga menyasar proyek infrastruktur strategis. Gubernur Dedi Mulyadi melakukan pengecekan langsung terhadap pembangunan tembok penahan tebing, di kawasan Lemasugi.
Aspek yang ditinjau meliputi mutu konstruksi, sistem drainase, hingga potensi kerentanan bencana.
Dari hasil evaluasi lapangan, ditemukan satu rumah berdiri di titik rawan, tepat di bibir tebing jalan. Kondisi ini dinilai berbahaya dan berpotensi memicu longsor.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyiapkan langkah mitigasi, termasuk skema relokasi berbasis santunan bagi pemilik rumah, sekaligus pengamanan aset daerah.
“Kami akan berikan santunan, dan nanti tanah serta rumahnya akan menjadi aset Pemda melalui Dinas BMPR. Sudah dikomunikasikan dan yang bersangkutan bersedia, tinggal proses formal,” ujarnya.
Pengawasan menyeluruh ini menjadi bagian dari strategi memastikan pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Setiap titik proyek, terutama penguatan tebing, menjadi fokus untuk menekan risiko bencana di masa depan.
Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda bertajuk “Nyuhun Buhun, Nata Nagara” telah dimulai sejak Sabtu (2/5/2026) dari Sumedang. Agenda ini merupakan rangkaian peringatan Hari Tatar Sunda setiap 18 Mei, dengan arak-arakan Mahkota Binokasih yang melintasi sembilan kabupaten/kota hingga Cirebon dan terakhir di Kota Bandung pada 16-17 Mei 2026.***
Editor : JakaPermana

