Kisruh KONI Kabupaten Cirebon, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Panggil Sutardi

INILAHKORAN, Cirebon - Kisruh KONI Kabupaten Cirebon membuat komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon memanggil Ketua KONI beserta cabor-cabor lainnya. Audensi sendiri dihadiri oleh perwakilan Dispora dan BKAD. 

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Muhidin mengaku ingin mendengar secara utuh apa persoalan sebenarnya sampai anggaran KONI Kabupaten Cirebon sebesar Rp4,5 miliar belum bisa dicairkan.

Beberapa pengurus cabor mengaku, mereka tidak mau tau persoalan apa yang sedang dialami KONI Kabupaten Cirbeon. Yang terpenting, kapan anggaran bisa dicairkan karena BK Provinsi tinggal satu minggu lagi. Terlepas ada pergantian kepengurusan, harusnya ada solusi supaya anggaran bisa dicairkan.

"Urusan KONI Kabupaten Cirebon, silakan itu urusan KONI Jabar. Tapi bagaimana nasib para atlit termasuk cabor Voly. Harusnya ada solusi walaupun bendaharanya sudah mengundurkan diri," ungkap ketua Cabor Voly, Anton Maulana yang juga anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis 14 Agustus 2025.

Hal senada dikatakan Khanafi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Dia meminta kebijakan khusus kepada inspektorat supaya segera mencairkan anggaran tersebut, meskipun bendaharanya sudah mengundurkan diri. Bagaimanapun, anggaran hibah untuk KONI sangat diperlukan mengingat BK Provinsi yang tinggal menghitung hari saja.

"Tolong inspektorat memberikan kebijakan khusus supaya anggaran bisa cair. Ini demi kelangsungan atlit atlit di Kabupaten Cirebon," akunya.

Sedangkan, Ketua KONI Kabupaten Cirebon Sutardi mengaku sudah membuat kebijakan dan mengangkat Plt bendahara. Rekeningpun sudah jadi di BJB. Artinya, anggaran hibah sudah bisa dicairkan dan tidak ada alasan lain. Dia mengaku siap mempertanggung jawabkan semua anggaran sebesar Rp. 4,5 miliar.

"Jadi mau alasan apalagi Pemda tidak bisa mencairkan. Plt bendahara sudah terbentuk, dan rekening di BJB sudah ada. Dan sampai saat ini saya masih ketua KONI Kabupaten Cirebon, " akunya.

Sedangkan cabor bilyard malah meminta semua anggaran untuk BK Provinsi ditanggulangi oleh Ketua KONI, Sutardi. Karena menurutnya ketua KONI adalah seorang pengusaha. Sedangkan dari Cabor berkuda justru mempertanyakan, mana legalitas pengurus Plt yang baru.

Situasi mulai memanas ketika beberapa Cabor merasa persoalan tersebut sudah melenceng dari masalah. Mereka meminta supaya semua fokus kepada dana hibah yang sampai saat ini belum bisa dicairkan. Anton Maulana meminta agar anggaran segera dicairkan karena Sutardi sudah mau bertanggung jawab.

Sedangkan Kadispora Kabupaten Cirebon, Jois Putra menyebutkan tidak bisa ikut campur dengan persoalan KONI. Namun Jois menekankan, jangan sampai bahasa bahwa Kadispora tidak bisa memfasilitasi masalah KONI. Ketika persoalan semakin memanas, masalah tersebut sudah menjadi ranah KONI Jabar.

"KONI Jabar menyatakan, ada kesalahan SK yang memakai kop surat KONI Jabar dan bisa terindikasi pidana. Jadi tunggu semua keputusan ada di KONI Jabar. Jadi saya belum bisa eksekusi masalah anggaran," imbuh Jois.

Sementara pihak inspektorat tidak bisa memberikan keterangan terkait masalah pencairan. Mereka hanya menyebutkan, ada delapan poin temuan inspektorat yang belum di tindak lanjuti oleh KONI.

Namun sampai berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan apakah anggaran bisa dicairkan, mengingat kepengurusan KONI Kabupaten Ciebon banyak yang sudah mengundurkan diri.