Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Nilai Pengelolaan Aset Daerah Pemkab Cirebon Tidak Profesional dan Sembrono

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mustopa menyayangkan tidak profesionalnya Pemkab Cirebon dalam pengelolaan aset daerah. 

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Nilai Pengelolaan Aset Daerah Pemkab Cirebon Tidak Profesional dan Sembrono
Hal itu dinilai DPRD Kabupaten Cirebon akan berimbas pada tolak ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. Kalau pengelolaan aset daerah baik, tentu pemerintah pusat juga akan menilai tata kelola Pemkab Cirebon juga baik. (ilustrasi/net)

INILAHKORAN, Cirebon - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mustopa menyayangkan tidak profesionalnya Pemkab Cirebon dalam pengelolaan aset daerah

Hal itu dinilai DPRD Kabupaten Cirebon akan berimbas pada tolak ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. Kalau pengelolaan aset daerah baik, tentu pemerintah pusat juga akan menilai tata kelola Pemkab Cirebon juga baik.

Mustopa menjelaskan, banyak contoh aset-aset milik Pemkab Cirebon itu justru status hukumnya masih belum jelas yang membuktikan pengelolaan aset daerah itu minus. Di antaranya yakni bekas rumah sakit lama di Arjawinangun, termasuk tanah PMI yang terletak di wilayah Tuparev. Sampai saat ini, kejelasan status tanahnya masih belum jelas.

Baca Juga : Pegi Setiawan Kembali ke Kampung Halaman, Disambut Bak Pahlawan Usai Bebas dari Tahanan: Saya Ingin Membangun Rumah Berteduh untuk Masa Depan

"Sampai sekarang itu, banyak status tanah yang belum jelas. Artinya memang pengelolaan aset di Pemkab Cirebon yang ada di BKAD, tidak maksimal. Ini kan harusnya ditingkatkan dan terus di evaluasi setiap tahunnya," ungkap Mustopa, Rabu 10 Juli 2024.

Mustopa menilai, tidak maksimalnya pengelolaan aset salah satunya ada pada target kinerja setiap intansi. Yang ada saat ini hanyalah target kinerja orang per orang, bukan pada target kinerja masing-masing OPD. Apalagi, selama ini Pemkab Cirebon sering sekali melalukan rotasi mutasi. Otomatis, target kinerja setiap OPD tidak tercapai.

"Harusnya kan target kinerja OPD, inimalah target kinerja orang per orang. Sementara tata kelola aset itu sangat penting karena bisa menambah nilai APBD. Aset kan bisa menghasilkan PAD. Kalau tata kelolanya tidak jelas, ya banyak potensi PAD yang hilang," ungkapnya.

Baca Juga : Gagal Bertunangan, Seorang Pemuda di Lembang Nekat Loncat dari Gunung Batu Setinggi 15 Meter 

Mustopa juga menyayangkan, sampai saat ini bagian aset di BKAD, belum mau memberikan rincian berapa jumlah aset yang dimiliki Pemkab Cirebon, secara terperinci. Padahal sudah beberapa kali pihaknya meminta data aset tersebut ke BKAD.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani