Rapat Paripurna Dianggap Sepele, DPRD Soroti Minimnya Kehadiran Kepala OPD

INILAHKORAN.ID - Minimnya kehadiran sejumlah pejabat eselon II Pemkab Cirebon dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, mendapat sorotan tajam.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori mengaku kecewa berat. Pasalnya, dalam sejumlah rapat paripurna yang berlangsung hampir sepekan terakhir, tingkat kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dinilainya sangat rendah.

Sejumlah kepala OPD disebut lebih memilih mengutus perwakilan dibandingkan hadir secara langsung dalam forum paripurna.

Hasan menilai kondisi tersebut tidak semestinya terjadi. Sebab, rapat paripurna bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum resmi yang di dalamnya terdapat momentum pengambilan keputusan dan kebijakan tertinggi di DPRD. Termasuk, kebijakan yang berkaitan langsung dengan masing-masing OPD.

“Paripurna itu ada momentum pengambilan kebijakan tertinggi. Otomatis semua kepala SKPD harus menghadiri,” kata Hasan, Senin 5 Oktober 2026.

Menurutnya, ketidakhadiran kepala OPD masih dapat dimaklumi apabila memang terdapat kepentingan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan. Namun, Hasan mempertanyakan kondisi yang terjadi hampir sepanjang rangkaian paripurna selama sepekan terakhir.

“Kecuali ada alasan yang urgent. Tapi masa paripurna yang berlangsung hampir satu minggu belakangan ini, banyak kepala OPD yang berbarengan punya agenda urgent, sampai-sampai paripurna banyak yang diwakilkan,” ungkapnya.

Hasan mengaku, tidak mengetahui secara pasti alasan para pejabat tersebut tidak hadir secara langsung. Namun menurut dia, rendahnya kehadiran kepala OPD dalam forum yang membahas dan mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah daerah dapat menimbulkan kesan bahwa agenda paripurna dianggap sepele.

“Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi kalau hampir setiap paripurna banyak kepala OPD tidak hadir, kesannya paripurna dianggap sepele,” aku Hasan.

Terlebih lanjutnya, kepala OPD memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pada satuan kerja perangkat daerah masing-masing.

“Kalau mereka tidak hadir, jelas memperlihatkan sikap ketidakkomitmenan dalam menjalankan kebijakan di setiap SKPD,” tegasnya.

Hasan menilai kehadiran langsung kepala OPD menjadi penting karena pembahasan dalam rapat paripurna dapat berkaitan dengan kebijakan yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

Untuk itu, pejabat eselon II semestinya menempatkan rapat paripurna sebagai agenda penting, terutama ketika memasuki tahapan pengambilan keputusan.

Hasan pun mengaku kecewa berat dengan kondisi tersebut. Ia menilai pola ketidakhadiran yang terjadi berulang dalam beberapa agenda paripurna perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Paripurna itu agenda penting, apalagi menyangkut pengambilan keputusan. Saya kecewa berat kalau ketidakhadiran kepala OPD terus berulang,” pungkas Hasan.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai alasan sejumlah kepala OPD tidak hadir secara langsung dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dan memilih mengutus perwakilan.