DPRD Kabupaten Cirebon Desak Normalisasi Saluran dan Pembangunan Embung di Trusmiland

INILAHKORAN.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah daerah segera melakukan normalisasi saluran dan membangun embung untuk mengatasi banjir berulang di Perumahan Trusmiland Klayan 5, Kabupaten Cirebon.

Kedua langkah tersebut dinilai mendesak untuk mengurangi risiko genangan yang kerap terjadi di kawasan perumahan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya dengan meninggikan jalan. Menurutnya, upaya tersebut harus disertai perbaikan sistem drainase dan penyediaan tempat pembuangan air agar genangan tidak berpindah ke lokasi lain.

"Yang pertama kaitan normalisasi saluran, harus segera mungkin. Kedua, harus ada embung karena di situ output pembuangan airnya harus tersedia. Hari ini belum ada," ujar Anton, Kamis (29/10/2026).

Anton menjelaskan, embung direncanakan dibangun di luar kawasan perumahan. Air dari wilayah terdampak nantinya dialirkan melalui sodetan menuju embung untuk membantu mengurangi genangan.

Sebelumnya, warga mengusulkan peninggian jalan dan rumah yang terdampak banjir. Namun, usulan tersebut belum bisa langsung direalisasikan karena memerlukan kajian teknis agar penanganannya tidak menimbulkan persoalan baru.

"Jangan sampai peninggian jalan justru membuat air kembali mengalir ke kawasan perumahan. Karena itu, keputusan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan secara menyeluruh," terangnya.

Menurut Anton, peninggian rumah warga yang terdampak banjir memungkinkan dilakukan. Meski demikian, penanganan tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi drainase dan arah aliran air di kawasan perumahan.

"Untuk peninggian rumah yang terdampak, itu bisa dilakukan," katanya.

DPRD Cirebon Libatkan Sejumlah Dinas

Anton mengatakan, pembahasan penanganan banjir di Trusmiland Klayan 5 turut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut setelah Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon meninjau langsung lokasi terdampak banjir.

Di tengah aktivitas pembangunan perumahan yang masih berlangsung, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menyatakan akan terus mengawal proses penanganan banjir.

Normalisasi saluran, pembangunan embung, serta penanganan rumah warga terdampak menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir berulang di kawasan tersebut.

"Yang menjadi titik utama hari ini, rapat bagaimana supaya daerah sana tidak terdampak banjir," pungkasnya.