Komisi III Sidak RSD Gunung Jati, Soroti Ketersediaan Obat dan Perawatan Alkes

INILAHKORAN.ID – Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati, Rabu (30/9/2026). Sidak dilakukan menyusul sejumlah persoalan yang belakangan mencuat dan dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi III tidak hanya menemui jajaran manajemen rumah sakit. Mereka turun langsung meninjau sejumlah layanan serta berdialog dengan dokter spesialis dan tenaga medis.

Dialog salah satunya berlangsung di ruang Radiologi. Dalam pertemuan tersebut, Direktur RSD Gunung Jati,  Katibi, tidak ikut masuk ke ruang dialog dan terlihat menunggu di luar.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf mengatakan, sidak dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi pelayanan di RSD Gunung Jati di tengah berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Karena seperti kita ketahui, beberapa waktu terakhir ini di masyarakat, di media dan sebagainya banyak masalah yang sedang terjadi di Rumah Sakit Gunung Jati,” kata Yusuf usai sidak.

Menurut Yusuf, Komisi III sengaja menggali informasi langsung dari lini pelayanan, mulai dari poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga dokter spesialis dan tenaga medis.

Dari hasil peninjauan dan dialog tersebut, Komisi III menemukan sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi memengaruhi pelayanan kepada pasien. Di antaranya terkait ketersediaan obat dan perawatan alat kesehatan.

“Dampaknya cukup banyak ya, mulai dari ketersediaan obat, kemudian perawatan alat-alat kesehatan yang ternyata memang ini cukup memprihatinkan,” ungkapnya.

Atas temuan tersebut, Komisi III meminta Pemerintah Kota Cirebon segera mengambil langkah untuk mengetahui dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

“Kita minta kepada Pemerintah Kota Cirebon dan Pak Wali, ini menurut saya harus mengetahui kondisi riil di lapangan terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Gunung Jati,” tegas Yusuf.

Menurutnya, Pemerintah Kota Cirebon perlu memberikan perhatian khusus agar persoalan yang terjadi tidak berkembang dan berdampak lebih jauh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Direktur RSD Gunung Jati, dr. Katibi, M.K.M., merespons positif sidak yang dilakukan Komisi III. Menurutnya, DPRD merupakan representasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kualitas pelayanan rumah sakit.

“Kami memaknai positif. Karena namanya dewan kan sebuah representasi dari masyarakat. Masyarakat kan ekspektasinya, harapannya, pelayanan yang bagus,” kata Katibi.

Katibi menjelaskan, RSD Gunung Jati memiliki mekanisme pengendalian mutu melalui sejumlah indikator pelayanan. Indikator tersebut diterapkan mulai dari tingkat nasional, rumah sakit hingga masing-masing unit pelayanan.

Evaluasi terhadap indikator mutu dilakukan setiap tiga bulan untuk mengetahui capaian pelayanan. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar bagi rumah sakit untuk melakukan perbaikan.

“Menjadi bahan dasar untuk perbaikan atau mempertahankan yang sudah baik, memperbaiki yang belum baik,” ujarnya.

Katibi menambahkan, RSD Gunung Jati juga berada dalam pembinaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit sebagai bagian dari upaya menjaga standar mutu pelayanan.

Meski demikian, ia mengakui menjaga mutu pelayanan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, akreditasi tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi harus diterapkan dalam pelayanan sehari-hari.

“Di dalam keseharian, itu menjadi PR kami untuk membudayakan budaya mutu,” pungkasnya.