Komunitas Ojol dan Warga Bandung Kecewa, Gedung DPRD Jabar Kembali Kotor Akibat Unjuk Rasa

INILAHKORAN, Bandung - Aksi unjuk rasa dari massa Warga Kampung Kota di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (4/9/2025), kembali menyisakan persoalan.

Gedung wakil rakyat tersebut dipenuhi tumpukan sampah dan coretan vandalisme usai massa menggelar aksi pada pekan ini.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk komunitas ojek online (ojol) yang turut menyoroti perilaku sebagian pengunjuk rasa. Mereka menilai aspirasi sah-sah saja disampaikan, namun sebaiknya tidak merugikan masyarakat dengan merusak fasilitas umum.

“Ini gedung DPRD kembali rusak dan penuh sampah. Kalau mau unjuk rasa silakan, tapi jangan anarkis dan vandalisme. Orang Sunda mah ngedepain adab,”ujar salah seorang perwakilan komunitas ojol, Yudi Maenpo saat dikonfirmasi.

Kritik juga datang dari masyarakat sekitar. Warga menilai tindakan mengotori dan merusak gedung DPRD sama sekali tidak menghargai upaya mereka yang sebelumnya telah membersihkan lokasi secara bergotong royong.

“Kan kemarin sudah dibersihkan bersama-sama. Kenapa saat unjuk rasa harus dikotori lagi sih,” keluh seorang warga, Robby Darmansyah (45) yang ditemui di sekitar lokasi gedung DPRD Jabar.

Seperti diketahui, siang tadi massa dari Warga Kampung Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jabar. Aksi mereka untuk menyampaikan rasa kecewa terhadap pemerintah.

Mereka tergabung dalam aksi massa yang menamakan diri Warga Kampung Kota, beranggotakan berbagai forum, di antaranya Forum Dago Melawan, Forum Tamansari Bersatu, Forum Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, hingga Rakyat Anti Penggusuran.

Dalam aksi tersebut, para peserta membawa spanduk serta poster dengan beragam tuntutan, mulai dari dugaan tindakan represif aparat hingga keberadaan patroli aparat di wilayah Kota Bandung.

Tak hanya orasi, massa juga melakukan aksi teatrikal dengan melempar plastik berisi sampah ke arah Gedung DPRD Jawa Barat. Aksi itu mereka maknai sebagai simbol kekecewaan atas kondisi sosial politik saat ini.

“Kami dari warga kampung kota menuntut agar aparat tidak lagi bertindak represif. Selain itu, aset para koruptor harus disita dan kami mendukung jika diberlakukan hukuman mati,” ucap koordinator aksi, Angga.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga menolak keterlibatan militer dalam urusan sipil. “Kepentingan sipil harus lebih tinggi dari kepentingan militer. Supremasi sipil, reformasi Polri, serta pembersihan dewan dari praktik korupsi harus segera diwujudkan,” tegasnya.***