Kerugian Piranti dan Perangkat Lunak Kerusakan DPRD Kabupaten Cirebon Tembus Rp5 Miliar

INILAHKORAN, Cirebon - Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak inspektorat Kabupaten Cirebon, terkait jumlah real kerugian akibat pengrusakan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Namun informasi dari beberapa tim audit, untuk perangkat lunak saja diperkirakan tembus diangka Rp. 5 milyar. 

Estimasi itu mengacu kepada hilangnya ratusan komputer dan CPU, rusaknya beberapa server serta piranti dan beberapa perangkat lunak lainnya. Meskipun sudah ada beberapa perangkat lunak yang sudah dikembalikan, namun tidak sebanding dengan hilangnya ratusan computer dan CPU.

"Ini baru estimasi sementara ya. Kalau kerugian akibat kerusakan gedung itu beda lagi tim auditnya," kata salah seorang petugas audit yang enggan disebutkan namanya, Kamis 4 September 2025.

Sementara itu,  Sekwan DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas tidak menampik kalau saja muncul estimasi Rp. 5 milyar untuk kerugian perangkat lunak. Karena, saat kunjungan Wamendagri pada sore kemarin sudah muncul estimasi total kerugian sebesar Rp. 10 milyar. Hanya saja, saat itu pihak PUTR tidak hadir.

"Kami sedang menunggu laporan pihak PUTR, terkait real kerugian atas rusaknya bangunan gedung dewan. Kemarin saat Wamendagri datang, kebetulan dari pihak PUTR tidak ada," ucap Asep.

Asep juga mengaku, akan menyiapkan profosal bantuan kepada pemerintah pusat agar gedung dewan bisa segera diperbaiki. Hal itu sesuai dengan arahan Wamendagri. Tinggal, berapa hasil taksiran kerugian yang muncul dari inspektorat. Meskipun begitu, kalau saja taksiran kerugian masih belum muncul juga, pihak dewan sudah bisa mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.

"Ya itu tadi, estimasi dari dewan itu totalnya sekitar Rp. 10 milyar. Kami akan membuat profosal ke pemerintah pusat, siapa tahu bantuan bisa di acc. Kan tidak membebankan sepenuhnya kepada ABPD," aku Asep.

Sebelumnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan skema perbaikan gedung DPRD yang rusak berat akibat aksi pembakaran dan penjarahan. Proses inventarisasi aset serta investigasi kerusakan pun kini sedang dilakukan bersama Inspektorat.

Kepala BKAD Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati, menjelaskan tahapan awal perbaikan dimulai dari pendataan barang-barang yang rusak.

Menurutnya, hasil komunikasi dengan Sekretaris DPRD terungkap, akan memprioritaskan perbaikan pada kebutuhan mendesak. seperti kerusakan instalasi listrik, kaca dan pagar. Pihaknya juga meminta dewan untuk menyiapkan anggraan dari sisa realisasi anggaran yang belum terserap.

Sri menjelaskan, insiden kebakaran dan rusaknya fasilitas serta hilangnya puluhan perangkat elektronik di DPRD, tidak masuk kategori darurat bencana maupun kejadian luar biasa (KLB).  Masalahnya, sampai saat ini masih belum keluar SK darurat bencana dari Bupati. Untuk itu, anggaran BTT masih belum bisa dipakai.

Menurutnya, proses investigasi diperkirakan memakan waktu sekitar 10 hari. Setelah hasil investigasi keluar, perbaikan akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, BKAD juga menyiapkan opsi pemanfaatan perangkat elektronik limpahan dari SKPD lain untuk mendukung operasional DPRD.***