Legislator Jabar Minta Program Pemprov Tetap Selaras dengan RPJMD

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira meminta Pemprov menjalankan program di penghujung pemerintahan tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 perubahan yang belum lama ini disepakati.

Dimana ada dua persoalan yang butuh perhatian khusus, yakni mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan inflasi. Sehingga alokasi anggaran baik pada APBD perubahan 2022, maupun APBD murni 2023 sebagian besarnya kata dia harusnya tidak lari dari kedua fokus utama tersebut.

Yunandar pun menyayangkan, ketika penetapan APBD perubahan 2022 dan APBD murni 2023 yang dilakukan belum lama ini, seakan tidak ada program signifikan ditujukan pada kedua lini tersebut khususnya dari segi anggaran. Kecenderungannya kata dia, lebih pada sektor lain yang tidak sejurus dengan RPJMD perubahan.

“APBD harusnya punya acuan, baik perubahan 2022 ataupun murni 2023. Acuannya yaitu RPJMD. Dalam RPJMD jelas, apa yang menjadi prioritas utama. Penanggulangan Covid-19 yang kita lihat meningkat kembali. Harusnya ini tetap menjadi prioritas, artinya kita harus bersiap dan anggaran harus tetap ada. Kelihatan kemarin dari APBD tidak disiapkan betul,” ujarnya kepada INILAHKORAN belum lama ini.

“Pemulihan ekonomi, dari kedua APBD juga tidak ada keberpihakan ke arah sana. Lebih banyak prioritasnya kemarin ke berbagai hal. Menurut saya, tidak ada prioritas yang jelas mau membangun apa, mau kemana. Padaha sudah dikonsepkan dalam RPJMD. Pemulihan ekonomi harus diutamakan, tapi terlihat dari alokasi anggarannya tidak besar,” imbuhnya.

Salah satu contohnya kata Yunandar, perhatian anggaran terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi II yang dinilai sangat memprihatinkan. Padahal mayoritasnya adalah dinas yang bersinggungan dengan pemulihan ekonomi, dalam rangka menghambat laju inflasi. Sokongan anggaran yang kurang maksimal, berdampak tidak adanya program menjanjikan dalam membangun perekonomian masyarakat.

“Pemulihan ekonomi harus diutamakan, tapi terlihat dari alokasi anggaran tidak besar. Total mitra Komisi II dari sembilan perangkat daerah, bahkan termasuk dengan belanja pegawai hanya sekitar 3,5 persen dari total APBD. Kecil sekali. Itu artinya, sebagian kecil saja yang diupayakan dalam pemulihan ekonomi. Padahal dalam Permenkeu Nomor 134 Tahun 2022 sudah jelas, tentang panduan dalam menyusun APBD 2023, disebutkan prioritas utama hanya dua. Penanggulangan Covid-19 di kesehatan dan pemulihan ekonomi. Anehnya ini tidak dijalankan Pemprov Jabar. Mereka hanya menganggarkan sebagian kecil untuk pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Dampaknya pun kata dia sudah terasa, imbas dari pandemi yang berkepanjangan juga krisis global akibat perang Rusia-Ukraina. Tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya gelandangan dan pengemis di Jawa Barat. Sehingga persoalan ini harus menjadi perhatian pemprov, untuk menyelamatkan masyarakat.

“Itu saya kira dampaknya langsung terasa. Kita lihat hari-hari ini misalnya. Jangan jauh-jauh, di sekitar Gedung Sate saja banyak orang yang meminta-minta. Itu bagian dari meningkatnya kemiskinan ekstrim. Sekarang jadi fenomena selama Covid-19. Dari pemerintah pusat, ada 17 kabupaten, kota di Jawa Barat sudah mengalami kemiskinan ekstrim. Ini menurut saya harus jadi prioritas utama dan hanya bisa dilakukan dengan pemulihan ekonomi, karena pangkal mulanya akibat kehilangan pekerjaan, pendapatan, aset, akibat dampak pandemi. Ini harus jadi perhatian utama,” kata Yunandar.

Kemudian bantuan sosial kepada masyarakat yang dikucurkan Pemprov, sebagai bantalan ekonomi serta stimulasi peningkatan daya beli yang menurutnya tidak merata. Saat ini kata dia, semua elemen masyarakat menengah kebawah mengalami imbas dari situasi krisis. Namun pemerataan pembagian bantuan masih kurang, salah satunya akibat dari alokasi anggaran yang belum maksimal.

Pertumbuhan ekonomi diatas lima persen yang dirilis BPS Jabar pun kata Yunandar jangan menjadi patokan, seolah perekonomian masyarakat telah aman. Sebab fakta di lapangan kata dia, tidak menunjukkan korelasi yang sesuai. Buktinya dengan meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas pada saat ini, dimana semua itu terjadi akibat krisis yang terjadi pada saat ini.

“Bantalan ekonomi, bantuan sosial harusnya betul ditujukan kepada mereka (masyarakat yang membutuhkan). Pengangguran kita tinggi, diatas rata-rata nasional. Ini pangkal mula kemiskinan dan kriminalitas. Kita lihat saja, banyak kejahatan yang terjadi itu karena membiarkan masalah ini berlarut-larut. Padahal biasanya kemiskinan di Jawa Barat ini, kalaupun meningkat tapi tidak terlalu tinggi dibandingkan nasional,” paparnya.

“Intinya secara ekonomi kita ini belum pulih, walaupun angka pertumbuhan terakhir yang diumumkan BPS Jabar cukup tinggi. Kalau melihat yang terjadi dengan angka, ini berarti yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi hanya masyarakat menengah keatas. Rakyat kecil makin miskin, bukan meningkat. Kemudian inflasi juga didepan mata ancamannya, karena harga barang semakin meningkat,” sambungnya.

Yunandar berharap, persoalan tersebut dapat dikaji ulang oleh Pemprov termasuk pada program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Pemerataan dan tepat sasaran harus dilakukan, agar dapat betul-betul dirasakan manfaatnya serta memberikan dampak signifikan dalam pemulihan ekonomi masyarakat di Jawa Barat.

“Ini harus diperhatikan secara keseluruhan, termasuk mengenai bantalan untuk inflasi. Semua sektor harus menerima manfaat dari program ini. Tidak hanya nelayan, tapi seperti peternak, petani, UMKM juga harus diperhatikan dan jangan sekedarnya saja,” tandasnya.*** (yuliantono)