Legislator Jabar Minta Program Pemprov Tetap Selaras dengan RPJMD
Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira meminta Pemprov menjalankan program di penghujung pemerintahan tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 perubahan yang belum lama ini disepakati.
INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira meminta Pemprov menjalankan program di penghujung pemerintahan tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 perubahan yang belum lama ini disepakati.
Dimana ada dua persoalan yang butuh perhatian khusus, yakni mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan inflasi. Sehingga alokasi anggaran baik pada APBD perubahan 2022, maupun APBD murni 2023 sebagian besarnya kata dia harusnya tidak lari dari kedua fokus utama tersebut.
Yunandar pun menyayangkan, ketika penetapan APBD perubahan 2022 dan APBD murni 2023 yang dilakukan belum lama ini, seakan tidak ada program signifikan ditujukan pada kedua lini tersebut khususnya dari segi anggaran. Kecenderungannya kata dia, lebih pada sektor lain yang tidak sejurus dengan RPJMD perubahan.
Baca Juga : SMAN 2 Depok Wujudkan Toleransi Keagamaan Melalui Program Chandle
“APBD harusnya punya acuan, baik perubahan 2022 ataupun murni 2023. Acuannya yaitu RPJMD. Dalam RPJMD jelas, apa yang menjadi prioritas utama. Penanggulangan Covid-19 yang kita lihat meningkat kembali. Harusnya ini tetap menjadi prioritas, artinya kita harus bersiap dan anggaran harus tetap ada. Kelihatan kemarin dari APBD tidak disiapkan betul,” ujarnya kepada INILAHKORAN belum lama ini.
“Pemulihan ekonomi, dari kedua APBD juga tidak ada keberpihakan ke arah sana. Lebih banyak prioritasnya kemarin ke berbagai hal. Menurut saya, tidak ada prioritas yang jelas mau membangun apa, mau kemana. Padaha sudah dikonsepkan dalam RPJMD. Pemulihan ekonomi harus diutamakan, tapi terlihat dari alokasi anggarannya tidak besar,” imbuhnya.
Salah satu contohnya kata Yunandar, perhatian anggaran terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi II yang dinilai sangat memprihatinkan. Padahal mayoritasnya adalah dinas yang bersinggungan dengan pemulihan ekonomi, dalam rangka menghambat laju inflasi. Sokongan anggaran yang kurang maksimal, berdampak tidak adanya program menjanjikan dalam membangun perekonomian masyarakat.
Baca Juga : Sukses Terapkan Pendidikan Vokasi, SMKN 4 Bogor Dilirik Sejumlah Industri Besar
“Pemulihan ekonomi harus diutamakan, tapi terlihat dari alokasi anggaran tidak besar. Total mitra Komisi II dari sembilan perangkat daerah, bahkan termasuk dengan belanja pegawai hanya sekitar 3,5 persen dari total APBD. Kecil sekali. Itu artinya, sebagian kecil saja yang diupayakan dalam pemulihan ekonomi. Padahal dalam Permenkeu Nomor 134 Tahun 2022 sudah jelas, tentang panduan dalam menyusun APBD 2023, disebutkan prioritas utama hanya dua. Penanggulangan Covid-19 di kesehatan dan pemulihan ekonomi. Anehnya ini tidak dijalankan Pemprov Jabar. Mereka hanya menganggarkan sebagian kecil untuk pemulihan ekonomi,” ucapnya.
Halaman :
