Lindungi PMI di Wilayah Konflik Timur Tengah, Disnaker KBB Koordinasi dengan BP3MI

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah melakukan koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

Lindungi PMI di Wilayah Konflik Timur Tengah, Disnaker KBB Koordinasi dengan BP3MI
Kepala Disnaker KBB, Yoppie Indrawan./INILAHKORAN-Agus Satia Negara

INILAHKORAN.ID - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah melakukan koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal KBB yang berada di wilayah Konflik Timur Tengah.
 
Kepala Disnaker KBB, Yoppie Indrawan menjelaskan, koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk mendapatkan data valid warga negara Indonesia di kawasan tersebut.

Sebab, menurutnya pihak berwenang berpotensi akan melakukan evakuasi bukan hanya untuk PMI, melainkan seluruh WNI.
 
"Data PMI asal KBB yang terdaftar melalui aplikasi kami dan berangkat tahun 2023 hingga 2025 sekitar lebih dari 200 orang, sebagian besar berada di Kuwait, Qatar, dan Dubai," kata Yoppie saat ditemui, Kamis 5 Maret 2026.

"Kalau untuk Iran, tidak ada PMI asal KBB yang terdaftar secara formal," jelasnya.
 
Yoppie memastikan, PMI yang bekerja di negara-negara tersebut hingga saat ini kondisinya aman dan belum ada laporan masalah apapun. 

Kendati demikian, pihaknya telah menyebarkan nomor hotline dari Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) ke seluruh desa agar keluarga PMI dapat langsung menghubungi jika ada kebutuhan.
 
"Kami juga mengimbau perangkat desa untuk lebih memperhatikan masyarakat yang memiliki keluarga bekerja sebagai PMI di luar negeri," ujarnya.

"Itu dilakukan mengingat jumlah PMI yang berangkat melalui jalur ilegal kemungkinan lebih banyak dari data yang tercatat," sambungnya.
 
Saat ini, kata Yoppie, PMI asal KBB yang bekerja di Timur Tengah hanya melalui jalur formal di sektor perusahaan atau pabrik, karena untuk sektor informal masih dalam masa moratorium.
 
Sementara terkait rencana keberangkatan PMI baru tahun 2026, sebanyak 21 orang yang sedang menjalani pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) bakal ditempatkan ke Arab Saudi, Dubai, dan Kuwait. 

"Jika situasi konflik tidak membaik, keberangkatan bisa ditunda atau bahkan dialihkan ke negara lain yang lebih aman sesuai dengan skill yang dimiliki dan kesediaan perusahaan penempatan," tandasnya. ***
 
Foto: Kepala Disnaker KBB, Yoppie Indrawan mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan BP3MI terkait PMI asal Bandung Barat yang berada di daerah konflik Timur Tengah.***


Editor : JakaPermana