LKPJ Gubernur Dikritik, DPRD Jabar Soroti Masalah Tunda Bayar dan Ketimpangan Ekonomi

INILAHKORAN.ID - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 diwarnai kritik tajam. 

Komisi IV DPRD Jabar menyoroti kinerja Pemprov Jabar yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan klasik mulai dari ketimpangan ekonomi hingga menumpuknya utang tunda bayar. 

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah ketimpangan ekonomi yang tercermin dari gini ratio. Angka tersebut dinilai masih melenceng dari target, menandakan distribusi kesejahteraan di Jawa Barat belum merata. 

Komisi IV menegaskan, persoalan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kegagalan kolektif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program yang berdampak langsung ke masyarakat.

Sisi lain, praktik tunda bayar kembali mencuat sebagai masalah kronis. DPRD mencatat adanya penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran, terutama pada sektor perhubungan dan bina marga. 

Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan sekaligus berpotensi mengganggu kesehatan fiskal daerah.

“Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak termasuk pelaksana pekerjaan wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin,” tegas anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, Kamis (2/4/2026).

Dia mengingatkan, pola serapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun bukan hanya persoalan teknis, tetapi berisiko mengganggu stabilitas keuangan daerah secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, pembenahan harus dilakukan dari hulu, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program.

Komisi IV juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD, tidak hanya dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga efektivitas program dan dampaknya terhadap publik.

“Seluruh OPD kami minta menjelaskan capaian kinerjanya secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya. Jangan sampai kegagalan yang sama kembali terulang,” katanya.

Hasil pembahasan LKPJ ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Rekomendasi tersebut diharapkan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi langkah konkret untuk membenahi kelemahan tata kelola, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan program pembangunan benar-benar tepat sasaran. ***