Luhut Minta Prabowo Buktikan Kebocoran Anggaran
Pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait kebocoran anggaran negara Rp1.000 triliun ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Jakarta- Pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait kebocoran anggaran negara Rp1.000 triliun ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan.
Luhut pun meminta pada Prabowo untuk membuktikan kebocoran anggaran yang dimaksud. Apalagi nilai kebocoran tidak sedikit. Sebab, dia meyakini apa yang disampaikan itu tidak benar adanya.
"Kalau anda bilang ada bocor, bocornya di mana? Sebutkan di titiknya di mana? Tidak saya katakan, pemerintahan ini sempurna, tapi much much better dari yang lalu," kata Luhut di kantornya, Senin (8/4/2019).
Menurut dia, pemerintah dalam mengelola uang negara telah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. Bahkan investor asing yang berinvestasi di Indonesia juga tercatat dengan baik dan melalui atutan yang berlaku.
"Kemudian, kalau saya boleh komenter sedikit soal statement bahwa pemerintah kami ekspor uang ke luar negeri. Di mana? Enggak ada. Semua dilalukan dan tertata dengan baik. Orang yang investasi di Indonesia juga ditata dengan baik. Kerja sama Tiongkok, AS, jepang," ujar Luhut.
Dalam kesempatan ini dia mengatakan, tidak ada asing yang menikmati sumber daya alam (SDA) secara cuma-cuma. Mereka, kata Luhut sudah membayar pajak yang cukup besar.
"Jadi teman-teman, kami kok hidup dengan bohong sih, bohong 1, bohong lain. Mbok kita nih elit-elit jangan gitu. Tidak mugkin pemerintah bohong soal itu. Dan investasi itu kan ada UU-nya, banyak. Semua ada aturannya. Dan ini yang buat UU juga ada yg dari pemeritah lalu. Kalau setiap ganti pemerintah, bikin UU ya bubar negara ini," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut banyak anggaran negara yang bocor sehingga penyaluran dana untuk suatu daerah tidak maksimal.
Menurut Basaria, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.
"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp4000 triliun, tetapi kenyataannya APBN kita Rp2000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp4000 triliun bisa dicapai," ujar Basaria beberapa waktu lalu.
Editor : inilahkoran
