Mahfud MD Menilai Efisiensi Anggaran Pemerintah Prabowo Sudah Benar, tapi Perlu Penjelasan agar Tak Menimbulkan Kegelisahan

INILAHKORAN, Bandung – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak termasuk dalam pihak yang mempersoalkan kebijakan Efisiensi Anggaran yang sedang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ia menyarankan agar kebijakan tersebut diatur kembali dan dijelaskan secara lebih rinci kepada masyarakat guna meredakan kegelisahan yang muncul.

"Enggak. Artinya, urusan efisiensi (anggaran, red.) itu saya tidak menjadi bagian dari yang mempersoalkan itu, karena itu program pemerintah," ujar Mahfud dikutip dari ANTARA.

Meskipun mendukung kebijakan efisiensi tersebut, Mahfud mengingatkan bahwa pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai dampak serta target stabilitas dari kebijakan ini.

Hal ini, menurutnya, penting agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian yang dapat menimbulkan kegelisahan.

"Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran, red.), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," kata Mahfud.

Dalam pernyataannya, Mahfud juga menyoroti dampak dari efisiensi anggaran yang mulai terasa di berbagai sektor, termasuk adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa instansi pemerintah.

Ia menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji ulang jika berdampak pada ketenagakerjaan dan stabilitas sosial.

"Ya biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama. Kegaduhan terjadi di mana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah," ujar Mahfud.

Ketika ditanya mengenai pengangkatan staf khusus di berbagai kementerian di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Mahfud enggan berkomentar lebih jauh. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif pemerintah.

"Silakan aja diatur kembali," katanya singkat.***