Masalah Kronis di Kab Garut, Pengelolaan Sampah!

INILAH, Garut- Tak maksimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Garut menimbulkan keprihatinan banyak kalangan.

Pengelolaan sampah nyaris tak mendapatkan perhatian serius. Pemkab Garut pada periode pertama kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Wabup Helmi Budiman lebih fokus membangun pembangunan infrastruktur. Bahkan, diklaim sebagai Amazing Garut yang belakangan ternyata gagal total.

Pada akhirnya, justru penataan infrastruktur penunjang pengelolaan persampahan terabaikan. Akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di Pasirbanjing Banyuresmi terbiarkan membuat ratusan meter kubik sampah perkotaan tak dapat diangkut ke TPA. Truk-truk pengangkut sampah pun sampai harus antre di depan lingkungan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Beragam sampah menumpuk berceceran di tempat pembuangan sementara sampah (TPS) maupun sembarang tempat lintasan jalan raya. Potensi banjir pun mengancam setiap saat. 

Pemandangan tak sedap dengan bau menyengat memenuhi udara di banyak lokasi membuat rentan akan timbulnya penyakit. Belum lagi kondisi armada truk angkutan sampah banyak yang rusak.

DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut menilai kondisi tersebut tak terlepas dari tidak adanya perencanaan tepat, dan akurat mengenai penanganan sampah di Garut. Juga, tidak adanya sikap jelas Pemkab Garut akan penghargaan dan sanksi terhadap mereka yang menaati maupun melanggar ketentuan dan aturan tentang pengelolaan sampah.

“Mestinya, Pemkab Garut sudah memiliki cetak biru mengenai pengelolaan sampah. Termasuk kebutuhan kesiapan sarana prasana maupun sumber daya manusianya. Sehingga langkah-langkah yang mesti dilakukan itu bisa tepat sesuai sasaran,” kata Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi, Kamis (9/5/2019).

Dia mengingatkan dalam pengelolaan sampah itu pelibatan masyarakatnya juga mesti jelas, dan tegas. Sebab, masalah persampahan tidak mungkin hanya ditangani pemerintah daerah, atau DLHK melainkan mesti melibatkan seluruh masyarakat.

Senada dikemukakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Garut. Hanya, KAMMI lebih menyoroti bagaimana seharusnya Pemkab Garut membuat regulasi khusus menyangkut pemanfaatan makanan, dan pengelolaan sampahnya. Pasalnya, KAMMI melihat jenis sampah dihasilkan di Garut, khususnya kawasan perkotaan, didominasi sampah makanan.

“Pemkab Garut punya rencana yang jitu, dan akurat. Jangan hanya study banding melihat ke Cina untuk membeli barang pengolahan limbah dapur atau sampah makanan ! Bisa saja mengintensifikasikan produksi makanan secara berkelanjutan. Tapi bila masalah sampah makanannya tak diselesaikan maka intensifikasi berkelanjutan itu hanya akan meningkatkan jumlahan makanan terbuang !” kata Ketua Umum KAMMI Garut Riana Abdul Azis.

Ketua Sosial Masyarakat KAMMI Garut Hariman menambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan Pemkab Garut yakni membuat panduan manajemen makanan di rumah, dan langkah-langkah edukasi  ke sekolah, dan perusahaan.(Zainulmukhtar)