Masalah Sosial dan Ekonomi menjadi PR Reses DPRD Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon - reses ketiga anggota DPRD Kabupaten Cirebon, khususnya Wakil Pimpinan Teguh Rusiana  Merdeka masih di seputar keluhan infrastruktur. 

Teguh mengaku, reses tahun ketiga ini banyak menerima laporan dari masyarakat terkait masih banyaknya jalan rusak, terutama di Cirebon Timur.

Teguh menjelaskan, keluhan masyarakat tersebut sangat realistis. Pasalnya, masyarakat menilai, Pemkab Cirebon terkesan lambat dalam menangani kerusakan ruas-ruas jalan. Mereka mengaku, dengan banyaknya ruas jalan yang rusak, otomatis perekonomian juga ikut terganggu. 

"Wajar ketika masyarakat menuntut sesegera mungkin jalan jalan rusak diperbaiki. Akses jalan ditimur yang rusak itu merupakan penopang roda ekonomi mereka. Lah ketika jalannya rusak, ekonomi juga terhambat," ungkap Teguh, Minggu 20 Juli 2025.

Hal lainnya aku Teguh, berkaitan dengan irigasi sampai akses jalan pertanian saat ini. Bendungan cimanis di kecamatan pangenan juga minta di perhatikan. Masyarakat juga mengeluhkan terkait kurangnya alat alat pertanian. Padahal mereka sangat membutuhkan. Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mencari langkah terbaik supaya bisa memenuhi keinginan masyarakat.

Hal lainnya lanjut Teguh, adalah persoalan investasi yang ada di Wilayah Cirebon Timur. Dia meminta agar kawasan industri yang sudah ada saat ini bisa dioptimalkan. 
Salah satunya, sistim perizinan yang dinilai lambat. Padahal, zona industri sudah tersedia. Harusnya, investor diberikan kemudahan dalam soal perizinan.

"Sistim perizinan di Kabupaten Cirebon itu, masih kurang cepat tepat dan efektif. Padahal jelas-jelas zona industri sudah tersedia. Kalau begini terus, investor berfikir ulang untuk melakukan investasi," ungkapnya.

Teguh juga menyoroti, keluhan masyarakat terkait penyerapan tenaga kerja lokal saat ini. Meskipun memang ada aturannya, tapi Pemkab harusnya mencari solusi supaya warga lokal memang layak diterima bekerja diperusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon.

Salah satu contohnya, Pemkab harusnya menyediakan dan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemkab Cirebon.

"Kalau Pemkab mengoptimalkan BLK, tidak ada alasan lagi warga sekitar tidak bisa masuk bekerja di perusahaan yang ada disekitar mereka. Mereka kan sudah punya skill," ucapnya 

Teguh menambahkan, potensi Kabupaten Cirebon itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana Pemkab Cirebon mempunyai ide dan gagasan cemerlang, lewat SKPD terkait. Pihaknya sangat mendukung upaya tersebut, asalkan komunikasi antara antara eksekutif dan legislatif berjalan sesuai aturan.

"Kalau ada kegagalan kinerja Pemkab Cirebon, legislatif juga ikut bertanggung jawab. Kami ini kan punya hak kontroling, budgeting dan legislasi.  Tinggal komunikasi yang baik saja sesuai bidangnya," tukas Teguh.