Reses Ono Surono Bongkar Problem Infrastruktur Indramayu

INILAHKORAN.ID - Ketimpangan pembangunan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran kembali terkuak, dalam reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono di Desa Lanjan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

Secara geografis, Desa Lanjan memang tergolong terpencil. Namun letaknya tak jauh dari jalur utama Pantura dan kawasan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga. Potensi besar itu kontras dengan kondisi infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya tertangani.

"Ironisnya, Desa Lanjan ini dekat dengan pusat kota, tetapi jalan desanya banyak menyisakan PR (pekerjaan rumah) yang harus dipecahkan bersama," ujar Ono dikutip Jumat 27 Februari 2026.

Persoalan jalan desa menjadi keluhan utama. Infrastruktur yang belum terkelola optimal berdampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas harian masyarakat.

"Di antaranya jalan desa yang hingga kini belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Ini tentu masyarakat juga yang terekena dampaknya," ucapnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan kawasan pedesaan berjalan merata. Sebagai legislator dari dapil tersebut, Ono menyatakan akan mendorong penyelesaian melalui kewenangan yang dimilikinya.

Masalah lain yang mengemuka adalah saluran irigasi yang belum selesai dan justru memicu banjir saat musim penghujan. Alih-alih mendukung produktivitas pertanian, sistem yang belum optimal itu mengancam lahan sawah dan potensi gagal panen.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan BBWS terkait saluran RIM yang belum selesai untuk turut serta mencarikan solusi agar hal ini tidak merugikan masyarakat," katanya.

Koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dinilai krusial, mengingat kewenangan pengelolaan irigasi berada di tingkat tersebut.

Sorotan paling tajam tertuju pada persoalan lama yang belum terselesaikan. Ganti rugi pelebaran jalan nasional di sepanjang Kecamatan Lohbener yang disebut belum tuntas sejak 2007. Hampir dua dekade berlalu, hak warga terkait pelebaran jalan tersebut masih menjadi tanda tanya.

"Ternyata ganti rugi akibat pelebaran jalan nasional sepanjang Kecamatan Lohbener ini belum selesai. Tentu akan kita perjuangkan dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik," ungkap Ono.***