Mayoritas BUMD Jabar Belum Optimal, DPRD Dorong Skema Holding Jadi Jalan Keluar

INILAHKORAN.ID - Kondisi mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat yang belum optimal, mendorong wacana pembenahan serius. 

Salah satu opsi yang mengemuka adalah pembentukan holding BUMD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sanggabuana, untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mendongkrak kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menilai, langkah tersebut patut didukung selama mampu menjadi solusi konkret atas berbagai persoalan yang selama ini menghambat kinerja BUMD.

“Tentu sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kebetulan dari Komisi III akan dukung segala upaya untuk meningkatkan tata kelola BUMD. Kalau pun holding BUMD sedang disiapkan, dan selama itu bisa menjawab segala persoalan di BUMD akan kita dukung,” kata Ineu Purwadewi Sundari di Kota Bandung, Senin (27/4/2026).

Wacana pembentukan holding yang diwacanakan bernama Sanggabuana dinilai bukan sekadar restrukturisasi, melainkan langkah strategis untuk menyatukan arah bisnis, memperkuat kontrol, dan meningkatkan efisiensi antarperusahaan daerah. 

Ineu menegaskan, jika kebijakan ini mampu memperbaiki layanan publik dan meningkatkan dividen, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

“Apalagi apabila rencana pembentukan holding BUMD akan memberikan banyak keuntungan seperti perbaikan pelayanan untuk masyarakat hingga peningkatan deviden yang berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar, rencana tersebut dinilai sangat baik,” ucapnya.

Data yang ada menunjukkan, Jawa Barat saat ini memiliki 41 BUMD dengan beragam sektor usaha, namun tidak semuanya berada dalam kondisi sehat. 

Bahkan, sebagian besar dinilai belum mampu menjalankan fungsi utamanya secara maksimal, baik sebagai penyedia layanan publik maupun sebagai penyumbang pendapatan daerah.

“Kalau yang lainnya terus terang sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tujuan BUMD itu kan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Selama ini, itu belum maksimal,” katanya.

Ineu mengungkapkan, hanya segelintir BUMD yang mampu memberikan kontribusi nyata melalui dividen, dan umumnya berasal dari sektor keuangan. 

Sementara BUMD di sektor lain masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari lemahnya tata kelola hingga rendahnya kinerja bisnis. 

Kondisi ini menjadi ironi di tengah besarnya potensi ekonomi Jawa Barat. Tanpa pembenahan serius, BUMD dikhawatirkan justru menjadi beban, bukan motor penggerak ekonomi daerah.

Sebab itu, DPRD mendorong langkah-langkah strategis yang lebih progresif, termasuk pembentukan holding, agar pengelolaan BUMD menjadi lebih terintegrasi, profesional, dan berorientasi hasil.

Ineu memastikan, DPRD akan mengawal setiap kebijakan yang diambil Pemprov Jawa Barat terkait restrukturisasi BUMD. Harapannya, langkah tersebut mampu menjadi titik balik bagi peningkatan kinerja perusahaan daerah ke depan.

Ia pun optimistis, dengan pengelolaan yang tepat, BUMD di Jawa Barat tidak hanya mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sumber PAD yang signifikan.

“Ke depan kita berharap kinerja BUMD di Jabar bisa meningkat dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.