Menanamkan Kebijakan Nyata di Balai Desa

INILAH, Cirebon- Pengelolaan data desa bukan sekadar urusan angka melainkan bagaimana kebutuhan nyata warga di akar rumput bisa terdengar sampai ke meja pembuat kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kini tengah gencar mengajak seluruh perangkat desa untuk tidak lagi melihat data sekadar sebagai deretan angka mati.

Langkah nyata ini dimulai dari sebuah ruang pertemuan di Kantor Desa Bodesari, Minggu (27/9). Para aparatur desa dari seluruh Kecamatan Plumbon berkumpul dalam kegiatan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Mereka belajar cara baru: mengubah administrasi yang kaku menjadi instrumen yang humanis untuk melayani warga.

Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, menekankan bahwa detak nadi pembangunan daerah sebenarnya dimulai dari kejelian perangkat desa dalam mencatat kondisi warganya.

Desa adalah ujung tombak sekaligus sumber informasi paling jujur mengenai potret nyata di lapangan.

“Data dari desa sangat penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam melihat kondisi masyarakat dan menentukan arah pembangunan,” ujar Bambang dengan penuh penekanan.

Bagi Bambang, tugas aparatur desa hari ini sudah jauh berubah. Menulis nama dan alamat warga di buku besar tidak lagi cukup jika data itu kemudian hanya berakhir berdebu di lemari arsip.

Data harus hidup dan berbicara, memberikan petunjuk tentang apa yang benar-benar menjerit di tengah masyarakat.

“Data jangan hanya berhenti sebagai administrasi. Data harus bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan dan menjadi bahan dalam menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, kapasitas para pamong desa diperkuat. Mereka dibimbing untuk memahami alur data secara utuh—mulai dari cara mengumpulkannya dengan empati, mengelolanya dengan rapi, hingga memanfaatkannya untuk mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat.

Bambang mengingatkan bahwa akurasi data adalah benteng agar kebijakan pemerintah tidak meleset. Tanpa data yang riil, pemerintah ibarat berjalan di dalam kegelapan dan hanya meraba-raba kebutuhan publik berdasarkan asumsi semata. (bsf)