Menandu Harapan di Jalan Penuh Rintangan

Hujan semestinya hanya membasahi tanah dan pepohonan.Namun, bagi warga Kampung Cicapeu, Desa Kidangpananjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), hujan bisa mengubah jalan menjadi penghalang antara hidup dan pertolongan.

Iis (45), seorang perempuan penderita kanker otak, merasakan betul sulitnya akses menuju tempat tinggalnya.

Saat hujan turun, ambulans tak mampu menjangkau rumahnya.Sejak itu, jalan tersebut belum mendapat penanganan berarti. Saat kemarau, kendaraan masih bisa melintas meski harus menghadapi kondisi jalan yang rusak. Namun, ketika hujan turun, permukaannya berubah licin dan berbahaya. Kendaraan, termasuk ambulans, terpaksa berhenti jauh dari permukiman.

Kepala Desa Kidangpananjung, Yuyu Yuhaeni, membenarkan kondisi tersebut. Pemerintah desa sebenarnya telah melakukan perbaikan terbatas dengan menggunakan 50 sak semen. Namun, upaya itu belum cukup untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya.

Pihak desa juga telah mengajukan proposal perbaikan menyeluruh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, usulan tersebut belum terealisasi karena keterbatasan anggaran.

Bagi Yuyu, jalan yang layak bukan semata-mata untuk memudahkan warga pergi ke ladang atau pasar. Lebih dari itu, akses jalan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Ketika keadaan darurat medis terjadi, jalan yang sulit dilalui dapat memperlambat pertolongan. Warga yang sedang berjuang melawan penyakit harus menghadapi hambatan lain sebelum tiba di fasilitas kesehatan.

"Ketika sakit mendesak atau keadaan darurat medis terjadi, akses yang terputus berisiko menunda pertolongan yang bisa berarti nyawa seseorang," kata Yuyu.

Kisah Iis yang harus ditandu akhirnya mendapat perhatian lebih luas setelah videonya beredar. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun berkomunikasi dengan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk membahas langkah penanganan.

Dedi menjelaskan, jalan menuju permukiman tersebut berstatus sebagai jalan desa sehingga penanganannya berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten.

Meski demikian, Pemprov Jabar telah menetapkan target agar pembangunan akses jalan di Desa Kidangpananjung mulai dilakukan paling lambat Februari 2027.

Menurut Dedi, persoalan akses jalan di wilayah pelosok bukan sekadar pembangunan fisik. Ketersediaan infrastruktur juga berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk memperoleh layanan kesehatan dan pelayanan publik.

Kasus di Cicapeu menjadi gambaran bahwa keterbatasan infrastruktur masih membuat sebagian warga harus berjuang lebih keras untuk menjangkau fasilitas umum.

Sementara itu, bagi warga kampung tersebut, harapan mereka sederhana: jalan yang bisa dilalui tanpa harus menunggu kemarau, tanpa khawatir ambulans berhenti di tengah perjalanan, dan tanpa ada lagi pasien yang harus digotong berjam-jam hanya untuk mendapatkan pertolongan.

(agus satia negara/gin)

Warga pun harus menggotongnya menggunakan tandu sederhana dari bambu, melewati jalan rusak dan licin selama lebih dari satu jam.

Pemandangan itu terekam dalam video yang kemudian menyebar melalui media sosial Facebook. Dua warga tampak berjuang membawa tandu, menyusuri jalan yang tak bisa dilalui kendaraan roda empat.

Di tengah medan yang berat, mereka berusaha memastikan seorang warga yang sedang sakit tetap bisa mendapatkan pertolongan.

Bagi masyarakat Cicapeu, kejadian tersebut bukan sekadar peristiwa yang menyita perhatian. Kesulitan menjangkau layanan kesehatan sudah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka, terutama ketika cuaca buruk datang.

Jalur sepanjang 2,6 kilometer dengan lebar sekitar 2,5 meter menghubungkan Kampung Gedugan, Cicapeu, hingga Cihanjuang. Kondisinya telah lama dikeluhkan warga. Perbaikan menyeluruh terakhir dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sekitar 15 tahun lalu.

Hujan semestinya hanya membasahi tanah dan pepohonan.Namun, bagi warga Kampung Cicapeu, Desa Kidangpananjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), hujan bisa mengubah jalan menjadi penghalang antara hidup dan pertolongan.

Iis (45), seorang perempuan penderita kanker otak, merasakan betul sulitnya akses menuju tempat tinggalnya.

Saat hujan turun, ambulans tak mampu menjangkau rumahnya.Sejak itu, jalan tersebut belum mendapat penanganan berarti. Saat kemarau, kendaraan masih bisa melintas meski harus menghadapi kondisi jalan yang rusak. Namun, ketika hujan turun, permukaannya berubah licin dan berbahaya. Kendaraan, termasuk ambulans, terpaksa berhenti jauh dari permukiman.

Kepala Desa Kidangpananjung, Yuyu Yuhaeni, membenarkan kondisi tersebut. Pemerintah desa sebenarnya telah melakukan perbaikan terbatas dengan menggunakan 50 sak semen. Namun, upaya itu belum cukup untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya.

Pihak desa juga telah mengajukan proposal perbaikan menyeluruh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, usulan tersebut belum terealisasi karena keterbatasan anggaran.

Bagi Yuyu, jalan yang layak bukan semata-mata untuk memudahkan warga pergi ke ladang atau pasar. Lebih dari itu, akses jalan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Ketika keadaan darurat medis terjadi, jalan yang sulit dilalui dapat memperlambat pertolongan. Warga yang sedang berjuang melawan penyakit harus menghadapi hambatan lain sebelum tiba di fasilitas kesehatan.

"Ketika sakit mendesak atau keadaan darurat medis terjadi, akses yang terputus berisiko menunda pertolongan yang bisa berarti nyawa seseorang," kata Yuyu.

Kisah Iis yang harus ditandu akhirnya mendapat perhatian lebih luas setelah videonya beredar. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun berkomunikasi dengan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk membahas langkah penanganan.

Dedi menjelaskan, jalan menuju permukiman tersebut berstatus sebagai jalan desa sehingga penanganannya berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten.

Meski demikian, Pemprov Jabar telah menetapkan target agar pembangunan akses jalan di Desa Kidangpananjung mulai dilakukan paling lambat Februari 2027.

Menurut Dedi, persoalan akses jalan di wilayah pelosok bukan sekadar pembangunan fisik. Ketersediaan infrastruktur juga berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk memperoleh layanan kesehatan dan pelayanan publik.

Kasus di Cicapeu menjadi gambaran bahwa keterbatasan infrastruktur masih membuat sebagian warga harus berjuang lebih keras untuk menjangkau fasilitas umum.

Sementara itu, bagi warga kampung tersebut, harapan mereka sederhana: jalan yang bisa dilalui tanpa harus menunggu kemarau, tanpa khawatir ambulans berhenti di tengah perjalanan, dan tanpa ada lagi pasien yang harus digotong berjam-jam hanya untuk mendapatkan pertolongan.

(agus satia negara/gin)

Warga pun harus menggotongnya menggunakan tandu sederhana dari bambu, melewati jalan rusak dan licin selama lebih dari satu jam.

Pemandangan itu terekam dalam video yang kemudian menyebar melalui media sosial Facebook. Dua warga tampak berjuang membawa tandu, menyusuri jalan yang tak bisa dilalui kendaraan roda empat.

Di tengah medan yang berat, mereka berusaha memastikan seorang warga yang sedang sakit tetap bisa mendapatkan pertolongan.

Bagi masyarakat Cicapeu, kejadian tersebut bukan sekadar peristiwa yang menyita perhatian. Kesulitan menjangkau layanan kesehatan sudah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka, terutama ketika cuaca buruk datang.

Jalur sepanjang 2,6 kilometer dengan lebar sekitar 2,5 meter menghubungkan Kampung Gedugan, Cicapeu, hingga Cihanjuang. Kondisinya telah lama dikeluhkan warga. Perbaikan menyeluruh terakhir dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sekitar 15 tahun lalu. Sejak itu, jalan tersebut belum mendapat penanganan berarti. Saat kemarau, kendaraan masih bisa melintas meski harus menghadapi kondisi jalan yang rusak. Namun, ketika hujan turun, permukaannya berubah licin dan berbahaya. Kendaraan, termasuk ambulans, terpaksa berhenti jauh dari permukiman.

Kepala Desa Kidangpananjung, Yuyu Yuhaeni, membenarkan kondisi tersebut. Pemerintah desa sebenarnya telah melakukan perbaikan terbatas dengan menggunakan 50 sak semen. Namun, upaya itu belum cukup untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya.

Pihak desa juga telah mengajukan proposal perbaikan menyeluruh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, usulan tersebut belum terealisasi karena keterbatasan anggaran.

Bagi Yuyu, jalan yang layak bukan semata-mata untuk memudahkan warga pergi ke ladang atau pasar. Lebih dari itu, akses jalan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Ketika keadaan darurat medis terjadi, jalan yang sulit dilalui dapat memperlambat pertolongan. Warga yang sedang berjuang melawan penyakit harus menghadapi hambatan lain sebelum tiba di fasilitas kesehatan.

"Ketika sakit mendesak atau keadaan darurat medis terjadi, akses yang terputus berisiko menunda pertolongan yang bisa berarti nyawa seseorang," kata Yuyu.

Kisah Iis yang harus ditandu akhirnya mendapat perhatian lebih luas setelah videonya beredar. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun berkomunikasi dengan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk membahas langkah penanganan.

Dedi menjelaskan, jalan menuju permukiman tersebut berstatus sebagai jalan desa sehingga penanganannya berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten.

Meski demikian, Pemprov Jabar telah menetapkan target agar pembangunan akses jalan di Desa Kidangpananjung mulai dilakukan paling lambat Februari 2027.

Menurut Dedi, persoalan akses jalan di wilayah pelosok bukan sekadar pembangunan fisik. Ketersediaan infrastruktur juga berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk memperoleh layanan kesehatan dan pelayanan publik.

Kasus di Cicapeu menjadi gambaran bahwa keterbatasan infrastruktur masih membuat sebagian warga harus berjuang lebih keras untuk menjangkau fasilitas umum.

Sementara itu, bagi warga kampung tersebut, harapan mereka sederhana: jalan yang bisa dilalui tanpa harus menunggu kemarau, tanpa khawatir ambulans berhenti di tengah perjalanan, dan tanpa ada lagi pasien yang harus digotong berjam-jam hanya untuk mendapatkan pertolongan.

(agus satia negara/gin)