Mensesneg Setuju Pemerintah Tambah Anggaran Lembaga Pengawas untuk Cegah Korupsi

INILAHKORAN, Bandung - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyatakan dukungan terhadap penguatan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk menangani dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.

Prabowo menyatakan penguatan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat serta menjaga wibawa pemerintah dan negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan penambahan anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum tidak menjadi masalah apabila diperlukan.

Hal ini dilakukan guna memperkuat pencegahan tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.

"Kalau kemudian itu menjadi bagian dari konsekuensi penguatan pengawasan, kami pikir tidak ada masalah karena lebih baik menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," tutur Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan arahan Presiden tidak hanya ditujukan untuk pengawasan Program MBG, melainkan seluruh program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

Presiden meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, seperti Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

"Kalau membutuhkan penguatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden, memang semangatnya kita betul-betul berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," terangnya.***