Minim Sosialisasi, Disabilitas Tunarungu Cimahi Minta Pemerintah Sediakan Sistem Mitigasi Inklusif

INILAHKORAN, Cimahi - Masih minimnya sosialisasi informasi mitigasi bencana bagi kalangan disabilitas sangat disayangkan berbagai pihak. Padahal, kaum difabel memiliki hak yang sama untuk mengetahui tindakan yang dilakukan tatkala terjadi bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Plt Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kota Cimahi Iip Iptalia. Menurutnya, sosialisasi terkait mitigasi bencana bagi kalangan disabilitas, khususnya tunarungu sejauh ini belum menyeluruh dilakukan.

Bahkan, sistem peringatan yang dapat dipahami penyandang tunarungu di Kota Cimahi masih sangat minim. Kondisi tersebut menjadi kendala utama yang dihadapi pihaknya saat menghadapi situasi darurat.  

"Selama ini tidak ada sistem yang jelas untuk memberi tahu penyandang tunarungu tentang langkah-langkah penyelamatan saat terjadi bencana," kata Iip, Kamis 13 Februari 2025.

"Jadi apakah pakai lampu, atau ambulans? Sedangkan kita lebih mengandalkan pengelihatan dibandingkan suara," sambungnya.

Iip pun menegaskan bahwa penting bagi pemerintah untuk menyediakan sistem mitigasi yang inklusif agar semua orang, termasuk penyandang disabilitas bisa segera bertindak saat bencana terjadi. 

"Contohnya saja, keberadaan lampu peringatan atau alat yang bisa bergetar akan sangat membantu tunarungu dalam mendeteksi gempa atau bahaya lainnya," ujarnya.  

"Kalau ada tanda-tanda gempa, seperti lampu yang berkedip atau bergetar, kita bisa langsung keluar. Dulu belum ada akses mitigasi seperti itu," sambungnya.

Ke depan, Iip berharap, akses bagi penyandang disabilitas semakin diperluas, termasuk dalam penanganan bencana. Menurutnya, kolaborasi antara Gerkatin, pemerintah, dan lembaga terkait diharapkan bisa memastikan kesetaraan dalam penyebaran informasi kebencanaan.  

"Alhamdulillah, kali ini sudah ada akses juru bahasa isyarat dari PLJ. Ini langkah yang baik," imbuhnya.

Meski begitu, Iip mengakui bahwa sosialisasi mitigasi bencana bagi tunarungu masih sangat terbatas. Dirinya berharap kegiatan sosialisasi dan informasi mitigasi bencana bisa terus berlanjut dan berkembang agar komunitas tunarungu semakin siap menghadapi situasi darurat.  

"Semoga ke depannya kita bisa terus berkolaborasi agar semua teman tunarungu mendapatkan pelayanan dan informasi mitigasi yang setara," ujarnya.

Salah seorang penyandang disabilitas asal Cihanjuang, Tuti Rohayati (34) mengatakan, selama ini penyandang difabel lebih bergantung pada pendamping, seperti anggota keluarga, ketika terjadi bencana.

"Saya senang karena sekarang jadi tahu tanda-tanda bencana seperti apa," kata Tuti.

Tuti berharap, pemerintah bisa memberikan lebih banyak kemudahan bagi penyandang disabilitas saat menghadapi situasi darurat. Salah satunya dengan gencar melakukan sosialisasi mitigasi bencana bagi difabel.

"Saya ingin pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya warga difabel. Terlebih dalam menyediakan sarana mitigasi bencana. Sebab, bagi kami yang tunarungu, sirine atau teriakan peringatan tidak bisa terdengar," ujarnya.