Muncul Riak Jelang Muswil, DPW PPP Jabar Tegaskan Tetap Solid di Bawah Komando Pepep–Zaini
Menjelang Muswil, dinamika internal mengguncang Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat. Riak politik mencuat, setelah beredarnya SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang disebut-sebut merombak struktur kepengurusan DPW PPP Jabar.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Menjelang Muswil, dinamika internal mengguncang Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat. Riak politik mencuat, setelah beredarnya SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang disebut-sebut merombak struktur kepengurusan DPW PPP Jabar.
Dalam SK yang beredar di ruang publik dan media sosial tersebut, DPP PPP menunjuk Uu Ruzhanul Ulum sebagai Plt Ketua DPW PPP Jabar menggantikan Pepep Saeful Hidayat. Perombakan juga dikabarkan menyentuh posisi Plt Sekretaris dan Plt Bendahara.
Namun demikian, DPW PPP Jabar menegaskan belum menerima SK tersebut secara resmi sehingga secara organisasi dinilai belum memiliki kekuatan hukum internal.
Ketua Organizing Committee (OC) Muswil PPP Jabar 2026 Apip Ifan Permadi menyampaikan, pihaknya hanya mengetahui SK tersebut dari informasi yang beredar di media sosial.
"Kita belum menerima salinan secara resmi surat itu. Jadi kita baru mendapatkannya itu dari media sosial gitu ya," ujar Apip di Kantor DPW PPP Jabar, Kota Bandung, Senin 26 Januari 2026.
Wakil Ketua DPW PPP Jabar itu menjelaskan, merespons dinamika tersebut, DPW bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Barat langsung menggelar rapat konsolidasi. Hasilnya, mayoritas DPC sepakat tetap menjalankan agenda Muswil sesuai rencana awal.
"Dan kita di rapat barusan DPW ataupun bersama DPC yang hadir, barusan 25 DPC se-Jawa Barat tadi itu pun menyampaikan dan menyatakan sikap yang sama, bahwa kita akan tetap menjalankan agenda yang sudah disepakati sebelumnya," imbuhnya.
Ia menegaskan, selama SK perubahan struktur belum diterima secara resmi, kepengurusan DPW PPP Jawa Barat yang ada saat ini tetap sah dan berjalan normal.
"Kita anggap bahwa adanya surat dari DPP itu belum sampai DPW Jawa Barat," ucapnya.
Lebih jauh, Apip juga mempertanyakan proses terbitnya SK yang beredar tersebut. Menurutnya, penunjukan Pelaksana Tugas merupakan keputusan strategis yang seharusnya diputuskan melalui rapat pleno yang sah dan dihadiri unsur pimpinan majelis secara lengkap.
"Katanya Plt baru, itu juga kan pleno dibahasnya di pleno bukan di rapat pengurus harian, tapi rapat pleno dihadiri oleh tiga pimpinan majelis tidak lengkap," tuturnya.
Atas dasar itu, DPW PPP Jabar menegaskan struktur kepengurusan hingga kini masih berada di bawah komando Pepep Saeful Hidayat sebagai Plt Ketua DPW, Zaini Shofari sebagai Plt Sekretaris, dan Ella sebagai Bendahara.
"Jadi sampai saat ini kita menganggap masih Pak Pepep Saeful Hidayat, Pak Zaini Shofari, bendaharanya Bu Ella. Jadi masih tiga ini karena katanya yang beredarnya itu penggantiannya ke tiga orang tersebut, Plt ketua, sekretaris dan bendahara," tegasnya.
Di tengah isu perombakan kepengurusan, persiapan Muswil PPP Jabar dipastikan tetap berjalan. Apip mengungkapkan, DPW PPP Jabar sejatinya telah menerima surat pelaksanaan Muswil sejak Desember 2025, bahkan sempat mengajukan penyesuaian waktu sebelum kembali ke jadwal semula.
"Ini kita sebetulnya sudah menerima surat sejak bulan Desember ya. Kita memang pernah meminta untuk meminta penundaan waktu untuk menyelenggarakan Muswil, kemudian setelah surat kedua juga kita sampaikan," ucapnya.
Rapat DPW yang digelar hari ini juga telah menyepakati pembentukan kepanitiaan Muswil, termasuk penunjukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).
"Kemudian baru kita memang tadi sesuai rencana rencana yang lalu kita memang rapat tadi membentuk kepanitiaan Muswil yang akan kita selenggarakan dalam waktu kedepan setelah persiapannya tuntas dan memang barusan baru pada disepakati penunjukan SC dan OC. Untuk kepanitiaan, kita baru akan merapatkan sekarang. Jadi kita tetap pada agenda-agenda yang sudah direncanakan jauh-jauh hari ini," sambungnya.
Terkait jadwal pelaksanaan, Apip menyebut Muswil akan dipercepat sesuai instruksi DPP PPP, sembari DPW masih mencermati aspek administrasi dan periodisasi kepengurusan.
"Sesegera mungkin, kita sedang membaca ini juga surat dari DPP, kemudian kita juga melihat SK ketua Plt sekarang. Kita juga sedang membuka periodisasi kepengurusan DPW PPP Jabar yang sebelum di Plt kan. Ada dua jadi, ada akhirnya ada yang di bulan April ada yang akhir bulan Maret. Sehingga mungkin sebisa mungkin itu lebih cepat kita laksanakan," paparnya.
Ia menegaskan, percepatan Muswil menjadi keniscayaan karena merupakan instruksi langsung dari DPP.
"Tapi karena ada percepatan, perintah percepatan juga dari DPP, kita akan melaksanakan sesegera mungkin," ucapnya.
Dalam Muswil tersebut, PPP Jabar akan memilih ketua definitif untuk masa bakti lima tahun ke depan. Apip menekankan, Muswil bukan sekadar forum pemilihan, tetapi juga arena evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepengurusan sebelumnya dan perumusan arah perjuangan partai ke depan.
"Yang pertama kan musyawarah itu menakar pertanggungjawaban kegiatan 5 tahun yang telah dilaksanakan oleh kepengurusan periode sebelumnya. Kemudian nanti tahapannya kita juga berbicara tentang target 5 tahun ke depan," katanya.
Sementara penyusunan program kerja strategis, lanjut Apip, sepenuhnya akan menjadi kewenangan kepengurusan baru hasil Muswil.
"Program-program itu akan dilaksanakan atau atau disopiri oleh siapa dinaungi oleh siapa kapal PPP Jabar ini nanti ditentukan dalam pemilihan ketua baru di DPW Jawa Barat begitu," tandasnya.
Editor : Doni Ramdhani

