Natalius Pigai Tak Mau Ikut Polemik Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Menteri HAM tak berkomentar soal pemberian gelar pahlawan ke Soeharto.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memilih untuk tidak memberikan tanggapan terkait keputusan pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).
“Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik,” ujar Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Ia menegaskan sikapnya untuk tidak memberikan komentar lebih jauh, baik terhadap pihak yang mendukung maupun yang menolak pemberian gelar tersebut. “Enggak ada komentar,” ucapnya singkat.
Pigai juga menjelaskan bahwa Kementerian HAM tidak terlibat dalam proses pengusulan nama-nama calon pahlawan nasional. Menurutnya, proses pemberian gelar tersebut dilakukan melalui mekanisme berlapis dari tingkat daerah hingga pusat.
“Kalau tidak salah, pengusulan pahlawan itu dimulai dari keluarga di kampung halaman, lalu diajukan oleh pemerintah kabupaten, kemudian provinsi, dan baru disampaikan ke pusat untuk dinilai oleh tim khusus. Jadi kami di Kementerian HAM tidak pernah memberikan rekomendasi apa pun,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Salah satu nama yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Soeharto, Presiden RI kedua yang menjabat selama lebih dari tiga dekade.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), menyebut bahwa Soeharto telah memenuhi seluruh syarat untuk mendapatkan gelar tersebut. Ia menegaskan bahwa penetapan dilakukan melalui proses ketat, objektif, dan transparan.
“Semua nama yang diajukan telah melalui penelitian dan pengkajian mendalam oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), melibatkan pakar lintas disiplin ilmu serta disinergikan antara pemerintah daerah dan pusat,” ujar Fadli dalam keterangan resminya.
Fadli juga mengungkap bahwa nama Soeharto telah diusulkan sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 2011, 2015, dan 2025. Dari total 40 nama yang diajukan tahun ini oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional.
Editor : Firda Rachmawati

