Nyabup di KBB, Tb Ardi Januar Soroti Utang Pemda yang Mencapai Rp200 Miliar

INILAHKORAN, Ngamprah - Bakal calon (bacalon) bupati Bandung Barat Tb Ardi Januar menyoroti sejumlah potensi yang belum tergali Pemda KBB selama ini.

Tb Ardi Januar juga mengungkap pelbagai persoalan yang selama 17 tahun belum bisa dirampungkan Pemda KBB.

"Sebetulnya kita melihat KBB ini sangat potensial, kita sudah difasilitasi pemerintah pusat, misalkan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Padalarang," kata Tb Ardi Januar, Selasa 23 Juli 2024.

Dia menilai, seharusnya hal ini disambut Pemda KBB untuk mengembangkan sektor hajat hidup masyarakat menjadi lebih baik dari segi pariwisata, segi UMKM, segi infrastruktur dan lainnya.

"Karena pemerintah pusat sudah banyak memberi jalan, tinggal bagaimana pemda bisa menyambut itu semua dan mengoptimalkan program-program di KBB," katanya.

Menurutnya, KBB dengan segala masalahnya dari hulu ke hilir akan bisa teratasi apabila memiliki pemimpin yang aksestebel ke pemerintah pusat, investor, pihak swasta dan lainnya.

Termasuk harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder dan masyarakat setempat.

"Karena membangun KBB ini harus bersama-sama, kalau hanya bertumpu sama APBD yang jumlahnya hanya sekitar Rp3,4 triliun dan PAD-nya hanya sekitar Rp700 miliar, lalu harus mengelola 1,8 juta jiwa, mengelola 16 kecamatan dan 165 desa bagi saya kurang optimal," paparnya.

"Bagi saya butuh sentuhan-sentuhan pemerintah pusat bagaimana pemimpin KBB itu ke depan bisa membawa program pemerintah pusat ke KBB," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Kang Tebe itu mencontohkan, dari segi aspek mau itu infrastruktur, pendidikan, misalkan saja infrastruktur bagaimana caranya pihaknya bisa memperbaiki jalan-jalan tanpa harus mengganggu APBD pemda yang sudah sangat terbatas.

Apalagi, KBB memiliki utang kurang lebih Rp200 miliar yang harus diselesaikan. Kemudian dari segi pendidikan bagaimana pemerintah itu bisa menyekolahkan anak-anak terbaik yang berprestasi ke kampus-kampus unggulan di tingkat nasional dengan difasilitasi pemda tapi tanpa menggunakan APBD.

"Itu juga butuh lompatan-lompatan besar, karena kalau hanya bertumpu pada APBD saya kira akan kurang optimal," katanya.