Pelunasan Haji 2026 Jabar Mandek di Bekasi–Sukabumi, Kemenhaj Minta Perpanjangan Waktu

INILAHKORAN.ID - Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 tahap kedua di Jawa Barat belum sepenuhnya tuntas. Hingga batas akhir penutupan pada Jumat, 9 Januari 2026 kemarin, tingkat pelunasan baru mencapai 97,33 persen atau 28.589 calon jemaah dari total 29.372 jemaah haji.

Capaian tersebut menyisakan 2,67 persen atau ratusan calon jemaah yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran. Ketimpangan pun mencolok antarwilayah, mulai dari daerah yang melampaui kuota hingga wilayah dengan tingkat pelunasan sangat rendah.

Kabupaten Kuningan mencatat rekor tertinggi pelunasan, dengan capaian 194 persen, yakni 679 jemaah melunasi dari 350 kuota berhak lunas. Disusul Kota Cirebon sebesar 142,9 persen, 260 dari 182 jemaah, dan Kabupaten Tasikmalaya 137,2 persen, 561 dari 409 jemaah.

Sebaliknya, pelunasan terendah terjadi di Kabupaten Sukabumi yang hanya mencapai 38,7 persen, atau 67 jemaah dari 173 yang berhak lunas. Kabupaten Bandung Barat menyusul dengan 56 persen, 94 dari 168 jemaah, serta Kota Sukabumi 60 persen, 21 dari 35 jemaah.

Ironisnya, Kota Bekasi yang memegang kuota jemaah haji terbesar di Jawa Barat sebanyak 5.064 orang, justru baru melunasi 84,9 persen atau 4.299 jemaah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat, Boy Hari Novian mengakui, masih adanya kendala serius di lapangan. Ia pun berharap pemerintah pusat membuka peluang perpanjangan waktu pelunasan.

"Kami harap masih ada perpanjangan karena ada banyak jamaah masih terkendala istitoah dan sistem bank ketika pelunasan," ujar Boy dikutip Minggu 11 Januari 2026.

Menurutnya, persoalan di Kota Bekasi menjadi sorotan utama karena ketidaksiapan finansial calon jemaah.

"Ini kalau kita lakukan langsung temui jemaah mereka tidak siap lakukan pelunasan dikarenakan biayanya belum ada," ucapnya.

Padahal lanjut Boy, secara data cadangan jamaah yang siap melunasi seharusnya bisa mendorong angka pelunasan melewati 100 persen.

"Memang perlu waktu untuk entry, kemudian juga keluar bukti istitoah agak terhambat di dinas kesehatan. Kemudian ada eror di bank ketika melakukan pelunasan sehingga hal-hal tersebut menjadi penghambat kami di lapangan," katanya.

Untuk tiga wilayah dengan pelunasan terendah, Boy mengungkap fakta lama yang kembali terulang. Banyak calon jemaah yang masuk daftar berhak lunas merupakan porsi lama yang telah berulang kali menunda pembayaran sejak tahun-tahun sebelumnya.

"Dan ini jadi temuan kita memang di daerah tersebut ada porsi batu yang jamaahnya memang tidak mau melunasi tapi tidak kami batalkan itu akan menjadi bahan evaluasi atau bahan laporan kita ke pusat," ungkapnya.

Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat, terutama dalam evaluasi sistem antrean, validasi kesiapan jemaah, hingga kemungkinan penataan ulang kuota agar lebih adaptif dan tepat sasaran.