Pembahasan Omnibus Law Harus Matang

INILAH, Bandung - Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana kembali mengingatkan pemerintah pusat untuk teliti dan matang saat merancang Omnibus Law. Salah satunya tentang dampak Omnibus Law terhadap kewenangan pemerintah daerah.

"Kami memahami semangat presiden membuat Omnibus Law untuk mempercepat laju investasi. Kita juga mendukung hal itu. Tetapi perlu juga diperhatikan dampaknya," kata Yana.

Salah satu kekhawatiran dia, adalah soal dihapuskannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, IMB merupakan alat kontrol terhadap penataan kawasan. Jika IMB dihilangkan, maka Pemkot Bandung akan kesulitan melakukan pengawasan.

"Jangan sampai kewenangan kami hilang. Kita tidak ingin tiba-tiba ada pembangunan yang ternyata melanggar aturan," ucapnya. 

Yana mengatakan, investasi di Kota Bandung saat ini telah berjalan dengan baik. Prosedurnya pun telah melalui sistem yang cukup baik. "Soal investasi di Kota Bandung, sistemnya sudah ada dan berjalan baik," tuturnya.

Diketahui, Omnibus Law menjadi salah satu perhatian para kepala daerah di Indonesia. Omnibus Law juga akan menjadi pada Musyawarah Nasional VI Apeksi pada pertengahan tahun ini.

Pada Sharing Season lainnya, ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Wali kota Denpasar, Ida Nagus Rai Dharmawijaya, dan Wali Kota Manado, Vicky Lumentut menjadi narasumber. Bersama ketiganya, para wali kota seluruh Indonesia berdiskusi tentang permasalahan di daerahnya masing-masing.

Salah satu permasalahan yang diskusikan yaitu soal command center. Sejumlah kota memang belum memiliki command center. Sedangkan topik lainnya yang cukup banyak mendapat perhatian para peserta yaitu tentang pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat.

Hal lainnya yang dibahas yaitu tentang rencana Musyawarah Nasional Apeksi VI di Kota Tangerang Selatan pada pertengahan tahun ini. (yogo triastopo)