Pemkab Bandung Barat Hadirkan Terobosan Sistem Pengelolaan Arsip Pengadaan Berbasis Teknologi Blockchain 

INILAHKORAN, Ngamprah - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengklaim telah menghadirkan sebuah terobosan sistem pengelolaan arsip pengadaan berbasis Teknologi Blockchain pada tahun 2025 ini.

Inovasi itu digadang-gadang bakal menjadi sebuah lompatan teknologi yang diyakini akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Sistem pengelolaan arsip pengadaan berbasis Teknologi Blockchain ini merupakan wujud semangat reformasi birokrasi dan percepatan transformasi digital," kata Kepala UKPBJ KBB, Eyet Nurhidayat, Senin 21 Juli 2025.

Selain itu, sebut Eyet, inovasi ini juga sebagai bagian dari proyek perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi dan dukungan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Digitalisasi saja tidak cukup. Kita memerlukan sistem yang mampu menjamin integritas arsip, agar tidak bisa diubah tanpa terdeteksi. Di sinilah blockchain menjadi solusi yang relevan,” imbuhnya.

Eyet mengakui, selama ini pengelolaan arsip pengadaan kerap menghadapi persoalan klasik mulai dari dokumen tercecer di berbagai perangkat daerah (OPD), sulit dilacak saat dibutuhkan untuk audit, bahkan berisiko dimanipulasi. 

"Belum adanya sistem pengarsipan terpusat membuat UKPBJ berada dalam posisi rentan terhadap temuan hukum maupun administratif," ungkapnya.

Teknologi Blockchain, sebut Eyet, menjawab tantangan tersebut. Sebab, dengan sistem pencatatan digital terdistribusi (ledger), setiap dokumen pengadaan yang diunggah akan diberi sidik jari digital (hash) dan terekam secara permanen. 

"Artinya, setiap perubahan akan langsung terdeteksi. Keaslian dokumen pun dapat diverifikasi dengan mudah dan cepat," ucapnya.***

Eyet mengklaim, penerapan blockchain tidak hanya berdampak pada keamanan arsip, namun juga meningkatkan efisiensi kerja serta memudahkan proses audit oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Jadi kita tak lagi mengandalkan tumpukan kertas yang mudah rusak atau hilang, kini proses verifikasi bisa dilakukan dalam hitungan detik," paparnya.

“Dengan sistem ini, kita ingin menghadirkan pengadaan yang tidak hanya tertib administrasi, tapi juga kuat secara integritas dan efisien dari segi waktu serta sumber daya,” sambungnya.***