Pemkab Bandung Salurkan Cadangan Pangan Bagi Masyarakat Miskin

Pemerintah Kabupaten Bandung menyalurkan cadangan pangan bagi masyarakat miskin rentan pangan di 20 desa di delapan kecamatan.

Pemkab Bandung Salurkan Cadangan Pangan Bagi Masyarakat Miskin
Pemerintah Kabupaten Bandung menyalurkan cadangan pangan bagi masyarakat miskin rentan pangan di 20 desa di delapan kecamatan./Dani Rahmat Nugraha
INILAHKORAN,Soreang- Pemerintah Kabupaten Bandung menyalurkan cadangan pangan bagi masyarakat miskin rentan pangan di 20 desa di delapan kecamatan.
Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak  957 keluarga yang tersebar di Kecamatan Ibun, Kertasari, anPacet, Ciparay, Cimaung, Pangalengan, Ciwidey dan Kecamatan Pasirjambu.
Penyerahan  dilakukan Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Marlan dan didampingi Camat Ibun Asep Ruswandi dan pegawai Dispakan di Aula Kantor Kecamatan Ibun belum lama ini. 
Untuk tahap awal, mereka menerima beras sebanyak 10 kg, dan tahap berikutnya nanti akan diberikan berupa bantuan beras ditambah minyak goreng. 
Marlan mengatakan,  hasil dari verifikasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ( Dispakan)  bahwa terdapat  20 desa di 8 kecamatan itu, dikategorikan rawan pangan.
 "Dengan melihat beberapa indikator penilaian. Sebenarnya, ketahanan pangan itu bukan tidak ada sama sekali bahan pokok, tapi lebih banyak menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi setiap hari karena kondisi inflasi saat ini," kata Marlan beberapa waktu lalu. 
Sehingga, lanjut Marlan, pemerintah daerah berharap dengan adanya penyaluran bantuan cadangan pangan beras kepada masyarakat ini, supaya kebutuhan pokoknya terpenuhi. 
"Ini juga tidak berhenti disini dan ada  bantuan-bantuan lainnya, baik yang disiapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, juga dinas lainnya. Seperti yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan Operasi Pasar Murah Bersubsidi," ujarnya.
Sasaran pemberian bantuan tersebut adalah masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Penerima bantuan PKH itu, masyarakat yang sangat miskin. Sedangkan BPNT, yang sudah teridentifikasi dari awal. Dari sekian ribu data itu, masih ada masyarakat yang belum masuk DTKS. Ada juga yang sudah masuk DTKS, tapi belum mendapatkan bantuan sosial," katanya.
Marlan menyebutkan bahwa saat ini menghadapi tantangan krisis global dampak perang Rusia dan Ukraina. Selain itu menghadapi inflasi tinggi di Indonesia akibat kenaikan harga BBM.
"Sehingga Pemkab Bandung melalui kebijakan Bupati Bandung memberikan bantuan beras  kepada masyarakat sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat, terutama di desa yang rawan pangan,  Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah," ujarnya.
Diharapkan bantuan itu bermanfaat bagi masyarakat, yang sebelumnya tak menerima bantuan dari pemerintah. 
"Banyak program bantuan pemerintah dalam rangka menanggulangi inflasi,  Pemkab Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp 31 miliar untuk membantu masyarakat, di antaranya, untuk pengemudi angkot dapat bantuan setiap bulan 35 liter untuk selama tiga bulan dan bantuan sosial lainnya yang berasal dari anggaran Rp 31 miliar itu," katanya. 
Disisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto membantah jika Desa Sugihmukti di Kecamatan Pasirjambu merupakan desa rawan pangan. Kata dia, isu desa tersebut rawan pangan ini sebenarnya sudah sejak 2012 lalu, dimana Kampung Paranggong di Desa Sugihmukti itu berada dikawasan perkebunan teh swasta. Disana terjadi persaingan antara perkebunan swasta dengan perkebunam teh rakyat. 
"Produk  teh ini bersaing dengan luar negeri, otomatis teh produk kita ini kalah bersaing. Kalau kalah otomatis pendapatannya berkurang dan berimbas. Saya tidak melihat itu rawan pangan, sebetulnya kehidupan masyarakat itu sudah biasa, tapi mereka juga punya kegiatan tambahan tak hanya bertani teh saja, tapi beternak dan bertani sayuran," ujarnya.
Sehingga, kata Sugianto, dengan tegas membantah keterangan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menyatakan jika Desa Sugihmukti di Kecamatan Pasirjambu masuk katagori rawan pangan. Meski demikian, ia mengakui jika aksebilitas jalan desa di perkampungan disana belum bagus. Jadi alangkah baiknya jika pemerintah lebih memikirkan membantu masyarakat di Kampung Paranggong Desa Sugihmukti ini untuk medapatkan akses infrastruktur yang baik.
"Kalau bicara Sugihmukti saya tahu persis, karena  saya pernah ke sana, saya tahu betul wilayah itu. Hari ini masih kurang (infrastrutur jalan) karena memang jalan yang dilalui itu jalan hutan. Artinya pemerintah harus berhitung, efektif, efisien tapi akses infrastruktur ini harus diupayakan agar kehidupan mereka bisa lebih baik," katanya.(rd dani r nugraha).***


Editor : JakaPermana