Pemkab Bekasi Siapkan Rp1,4 Triliun untuk Infrastruktur 2027, Jalan Dapat Rp542 Milia

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp1,4 triliun untuk pembangunan sektor infrastruktur pada 2027.

Dari total anggaran tersebut, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas dengan pagu mencapai Rp542 miliar. Selain jalan, anggaran juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kebutuhan pelayanan dasar lainnya.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus Pemkab Bekasi pada 2027 agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita alokasikan lebih banyak ke infrastruktur jalan, Rp542 miliar. Terus yang kedua, infrastruktur pendidikan Rp220 miliar," kata Asep seperti dikutip dari Antara, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Asep, arah pembangunan Kabupaten Bekasi akan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi bagian dari prioritas pembangunan tersebut.

"Kita mengikuti provinsi, provinsi kan ada infrastruktur tujuh persen. Kita mungkin bisa 20 persen. Untuk pendidikan, kesehatan, itu pelayanan dasar," ujarnya.

Anggaran SDM dan Ekonomi

Di luar sektor infrastruktur, Pemkab Bekasi memproyeksikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk penguatan sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, sektor ekonomi mendapat alokasi Rp22 miliar dan bidang pemerintahan sebesar Rp1,2 triliun. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran pembangunan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp4,2 triliun.

"SDM-nya Rp1 triliun, terus ekonomi Rp22 miliar, terus pemerintahan Rp1,2 triliun. Semuanya berkisar Rp4,2 triliun," ucapnya.

Besarnya kebutuhan belanja pembangunan tersebut dibarengi dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah. Tahun ini, target penerimaan pajak Kabupaten Bekasi mencapai Rp3,8 triliun dengan realisasi Rp2,6 triliun hingga pertengahan September 2026.

Sektor retribusi juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang akan dioptimalkan. Salah satu potensinya berasal dari parkir, terutama di lokasi yang ramai ketika berlangsung kegiatan publik.

Pemkab Bekasi berencana menata potensi parkir tersebut dengan melibatkan perangkat wilayah setempat. Stadion Wibawa Mukti menjadi salah satu lokasi yang menjadi perhatian karena kerap dipadati masyarakat saat terdapat kegiatan.

"Nanti kita akan kerja sama dengan wilayah setempat seperti Karang Taruna untuk semuanya akan kita lakukan pemungutan terkait parkir," jelas Asep.

Optimalisasi retribusi juga menyasar kawasan pasar. Namun, penataan dilakukan secara bertahap, termasuk pemindahan lokasi parkir ke dalam kawasan pasar setelah proses pembenahan selesai.

"Penataan pasar tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pembenahan harus berjalan lebih dulu sebelum penerapan kebijakan dilakukan secara penuh," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas meminta pembahasan APBD 2027 berjalan tepat waktu dan diikuti percepatan pelaksanaan pembangunan.

"Tahun 2026 harus menjadi evaluasi. Jangan sampai pembangunan 2027 melambat. Perencanaan dan pembahasan APBD sudah matang, sehingga pelaksanaannya juga harus dipercepat agar masyarakat tidak dirugikan," kata Ade.