Pemkab Bulungan Butuh Tambahan 588 Guru

INILAH, Bulungan - Di balik ruang-ruang kelas di Kabupaten Bulungan, kebutuhan akan tenaga pengajar masih menjadi pekerjaan yang belum tuntas. 

Sebaran sekolah yang luas, kondisi geografis, hingga guru yang memasuki masa pensiun membuat pemenuhan tenaga pendidik terus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemetaan, Bulungan masih membutuhkan 588 guru. Pemerintah Kabupaten Bulungan mengarahkan pemenuhan kebutuhan tersebut melalui jalur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, pola pemenuhan tenaga pengajar ke depan akan diarahkan melalui mekanisme seleksi CPNS, bukan lagi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemenuhan kebutuhan guru di daerah akan diarahkan melalui jalur seleksi CPNS sesuai ketentuan pemerintah pusat, bukan lagi melalui rekrutmen PPPK,” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (27/9).

Apa pun pola yang nantinya diterapkan untuk mengatasi kekurangan guru, Syarwani menegaskan pemenuhannya akan bermuara pada mekanisme tes CPNS.

Pemerintah daerah masih memetakan kebutuhan riil di lapangan. Formasi vital, termasuk guru agama, menjadi salah satu perhatian.

Pembahasan mengenai kebutuhan tersebut dilakukan Syarwani bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Risdianto, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta perangkat daerah terkait.

Rapat yang berlangsung di Aula Disdikbud Bulungan, Rabu (23/9), itu membahas strategi pemenuhan tenaga pendidik berdasarkan jenjang pendidikan, mata pelajaran, hingga karakteristik setiap satuan pendidikan.

Kondisi geografis juga menjadi bagian dari perhitungan. Salah satunya wilayah hulu Sungai Kayan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan tenaga pengajar. “Termasuk juga soal kondisi geografis, khususnya di wilayah hulu Sungai Kayan,” ungkap Syarwani.

Di tengah kebutuhan yang masih besar, ketepatan data menjadi persoalan penting. Syarwani meminta Dinas Pendidikan dan BKPSDM melakukan rekonsiliasi agar jumlah guru eksisting maupun tenaga PPPK tercatat secara akurat.

Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah daerah ketika mengusulkan formasi kepada pemerintah pusat. “Karena data yang presisi menjadi dasar utama Pemkab Bulungan dalam mengusulkan formasi ke pemerintah pusat,” katanya.

Kebutuhan tenaga pendidik juga tidak hanya berkaitan dengan guru mata pelajaran. Pemerintah daerah turut mencermati kebutuhan tenaga Tata Usaha, guru yang memasuki masa pensiun, hingga penyesuaian porsi belanja pegawai dalam APBD.

Semua persoalan itu harus berjalan beriringan dengan satu hal yang tidak boleh terhenti: kegiatan belajar-mengajar. (gin)