Pemkab Cirebon Siapkan Skenario Atasi Angka Kemiskinan Ekstrem
Saat ini, Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori angka kemiskinan ekstrem. Untuk menekan angka tersebut, Pemkab Cirebon telah menyiapkan skenario. Masalahnya, angka masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 81 ribu jiwa.
INILAHKORAN, Cirebon - Saat ini, Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori angka kemiskinan ekstrem. Untuk menekan angka tersebut, Pemkab Cirebon telah menyiapkan skenario. Masalahnya, angka masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 81 ribu jiwa.
"Sejumlah langkah sudah disiapkan dalam menangani dan mengatasi tingginya data kemiskinan ekstrem warga di Kabupaten Cirebon," kata Bupati Cirebon Imron, Selasa 31 oktober 2023.
Ia menjelaskan, kenaikan angka masyarakat miskin merupakan upaya Kemensos RI dalam memadukan data. Perpaduan tersebut merupakan data masyarakat penerima bansos, di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seperti, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan penerima bansos lainnya.
Baca Juga : Persoalan Proyek Pokir Mulai Memanas, Anggota Dewan No Coment
Menurutnya, hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat lebih kepada langkah praktis dalam menyediakan database masyarakat miskin. Ini berlaku secara nasional. Artinya, jumlah masyarakat miskin pasti terjadi penambahan di setiap daerah. Tanpa terkecuali di Kabupaten Cirebon.
"Upaya pertama yang akan dilakukan adalah menyeleksi ulang verval ketat data masyarakat miskin. Terutama tambahan tersebut berdasarkan NIK, status sosial ekonomi serta memverifikasi 14 kriteria kemiskinan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Kedua, lanjut Imron, data update yang telah di verval dan tertuang dalam sistem aplikasi, akan dianalisis. Ini untuk menentukan perencanaan dan mengefektifkan penganggaran APDB dan APBDes, melalui intervensi program program penanggulangan kemiskinan daerah.
Baca Juga : Ngeri, Alkohol dan Pewarna Jadi Campuran Miras Oplosan Maut Subang
Selain itu, pihaknya akan melakukan pelibatan sebesar mungkin unsur pembangun non pemerintah. Seperti akademisi, korporate, perusahaan, filantropi, komunitas masyarakat. Tujuannya menangani kemiskinan yang akan meringankan kemampuan finansial daerah yang relatif terbatas.
Halaman :
