MPP Kabupaten Cirebon Mandek, Puluhan Outlet Pelayanan Masih Nganggur

INILAHKORAN.ID - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon belum berjalan sebagaimana mestinya. Dari total 34 outlet yang disediakan, mayoritas masih kosong karena organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal enggan mengisinya.

Berdasrkan pantauan, MPP yang berlokasi satu area dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Selasa (14/7/2026) menunjukkan hanya segelintir instansi yang aktif melayani warga. 

Tercatat hanya Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Perumda Air Minum Tirta Jati, Samsat, dan Disdukcapil masih beroperasi, dengan loket kependudukan sebagai titik paling padat pengunjung.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai  mengakui kondisi itu jauh dari target awal. Dia menilai sejumlah layanan strategis semestinya bisa diakses langsung di MPP tanpa warga harus bolak-balik ke kantor dinas masing-masing.

"Harusnya pelayanan PBG itu dobel gardan. Tidak hanya di DPUTR, tetapi juga ada di MPP agar masyarakat memiliki akses pelayanan yang lebih mudah," ungkapnya.

Pihak DPMPTSP disebut telah bersurat ke berbagai instansi vertikal untuk mendorong mereka kembali membuka layanan di MPP. Sayangnya, respons yang datang minim.  Baru Kejaksaan Negeri yang konsisten menjalankan komitmennya.

"Kami juga berupaya menghidupkan kembali layanan pembuatan SIM yang sebelumnya sempat tersedia di MPP," aku Hilmy.

Tak berhenti di situ lanjutnya, DPMPTSP juga tengah merintis kerja sama dengan Kantor Imigrasi untuk membuka gerai layanan paspor. Layanan ini dinilai mendesak, khususnya bagi warga yang hendak berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Saya sudah berkomunikasi dengan Bapperida dan BKAD agar kebutuhan sarana pelayanan Imigrasi dimasukkan dalam perencanaan," jelasnya.

Dia menambahkan, rencana ini masih menunggu MoU resmi antara pemda dan pihak Imigrasi.

Ke depan, Hilmy berharap layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agama, hingga Pegadaian turut bergabung agar MPP benar-benar berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu.

"Kendala yang masih dihadapi antara lain kesiapan sumber daya manusia dan komitmen masing-masing instansi untuk menempatkan petugas pelayanan secara rutin," pungkasnya.