Aktivis Soroti Anggaran Jamkesda Cirebon, Dinkes Akui Usulan Dipangkas DPRD

INILAHKORAN.ID - Tim Aktivis Antikorupsi Firma Hukum Sandekala Trimurti menyoroti kecilnya alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Cirebon dalam APBD 2026. Dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk melayani lebih dari 2 juta penduduk.

Direktur Firma Hukum Sandekala Trimurti Zeki Mulyadi menilai  besaran tersebut tidak memadai untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat. Secara hitungan rata-rata alokasi Jamkesda hanya sekitar Rp1.000 per warga dalam setahun. Menurutnya, nominal itu jauh dari kebutuhan riil pelayanan kesehatan.

"Angka ini jauh di bawah standar biaya berobat satu kali ke Puskesmas," ujarnya, Selasa (14/7/2026).

Zeki menilai, keterbatasan anggaran berpotensi membuat penyaluran bantuan kesehatan tidak merata. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penetapan penerima manfaat, proses verifikasi klaim, hingga pengawasan penggunaan anggaran.

"Anggaran kecil tapi cakupan luas rawan menjadi proyek formalitas," katanya.

Dia memperkirakan anggaran yang tersedia hanya mampu membiayai ratusan pasien rawat inap dalam setahun, sementara jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon jauh lebih besar. Untuk itu, Sandekala meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap prioritas belanja daerah.

"Anggaran kesehatan orang miskin harus ditambah bila Bupati dan DPRD berpihak kepada rakyat," pinta  Zeki.

Selain mendorong penambahan alokasi Jamkesda pada APBD Perubahan 2026, Sandekala juga mendesak Inspektorat melakukan audit penyaluran Jamkesda selama tiga tahun terakhir serta meminta Dinas Kesehatan membuka data penerima dan realisasi anggaran kepada publik.

"Kesehatan adalah hak dasar, bukan sisa anggaran," tandasnya.

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Dinkes Kabupaten Cirebon Edi Susanto mengakui pihaknya telah mengusulkan anggaran Jamkesda lebih besar. Namun, besaran yang disetujui dalam pembahasan anggaran hanya sekitar Rp2,5 miliar.

"Kami sudah mengajukan anggaran sebesar-besarnya, tetapi yang disetujui dewan hanya sekitar Rp2,5 miliar. Mungkin karena alasan efisiensi anggaran," pungkasnya.