Pemkot Bandung Perketat Pengawasan Makanan Sekolah Lewat Program MBG
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meningkatkan, pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah sebagai langkah serius menjaga kualitas dan keamanan makanan untuk siswa.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meningkatkan, pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg) di sekolah-sekolah sebagai langkah serius menjaga kualitas dan keamanan makanan untuk siswa.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan, pentingnya setiap penyedia makanan dalam program tersebut untuk memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Sertifikat menjadi jaminan, bahwa makanan yang disajikan aman dan laik konsumsi.
“Semua pihak sudah sepakat menjaga keamanan pangan di sekolah. SLHS adalah bukti bahwa dapur penyedia makanan memenuhi standar kesehatan. Kita tidak ingin ada kasus keracunan akibat kelalaian,” kata Erwin pada Kamis 16 Oktober 2025.
Lebih dari sekadar syarat administratif, SLHS menurut ia harus diterapkan secara nyata mulai dari proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“SLHS bukan hanya lembaran kertas. Ini panduan nyata bagaimana dapur harus bersih dan prosesnya higienis, demi memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan yang aman setiap hari,” ucapnya.
Di samping pengawasan kebersihan kata Erwin, Pemkot Bandung juga menekankan pentingnya kualitas gizi dalam menu harian. Para penyedia makanan diimbau memperhatikan keseimbangan, antara cita rasa dan kandungan nutrisi agar anak-anak tetap tertarik mengonsumsi makanan yang disediakan.
“Kita ingin anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan sehat, tapi juga enak. Rasa dan gizi harus sama-sama diperhatikan,” ujar dia.
Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, pemerintah pusat telah menginstruksikan setiap daerah membentuk satuan tugas (Satgas) mbg. Tim ini akan memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar nasional keamanan pangan.
“Di Indonesia, tercatat ada sekitar 11 ribu pelaksana mbg. Karena itu, dibutuhkan Satgas di tiap daerah agar pengawasan lebih efektif dan merata,” jelasnya.
Namun, pihaknya masih merumuskan teknis pelaksanaan pengawasan. Termasuk siapa saja yang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab di lapangan.
“Detail teknisnya sedang kita bahas. Nanti akan ditentukan siapa yang akan turun langsung mengawasi,” ujar Erwin.
Penguatan pengawasan makanan sekolah melalui kewajiban SLHS dan pembentukan Satgas mbg, disebut ia sebagai bagian dari upaya jangka panjang menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aman.
“Program makan bergizi gratis bukan sekadar soal memberikan makan. Ini adalah investasi besar untuk membentuk generasi Kota Bandung yang sehat, cerdas dan berdaya saing,” tandasnya.
Editor : Ahmad Sayuti

