Pemkot Masih Matangkan APBD 2027, Tunggu Kepastian Dana Transfer Provinsi dan Pusat

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, pihaknya masih menunggu kepastian besaran alokasi dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar untuk mematangkan postur APBD 2027. 

Pasalnya, nilai transfer akan menentukan ruang fiskal Pemkot Bogor dalam menjalankan sejumlah program prioritas pembangunan.

"Kerangka Rancangan APBD telah disampaikan kepada DPRD Kota Bogor. Namun, rincian pembiayaan masih menunggu kepastian besaran transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Berapa sesungguhnya total alokasi anggaran transfer kepada daerah itu sangat penting. Kalau sudah ada kejelasan jumlah transfer dari pusat maupun provinsi, maka kami akan lebih leluasa untuk menentukan prioritas pembangunan ke depan," ungkap Dedie pada Rabu (7/10/2026).

Dedie memaparkan, sambil menunggu kepastian angka transfer tersebut, Pemkot Bogor telah menyusun perencanaan umum dengan menetapkan sejumlah sektor yang dinilai krusial.

"Beberapa fokus pembangunan diarahkan pada penyelesaian infrastruktur strategis, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, serta penguatan sektor pendidikan," paparnya.

Dedie menjelaskan, sektor infrastruktur, Pemkot Bogor berencana mencari skema pembiayaan alternatif, dengan tetap meminta persetujuan DPRD, untuk menuntaskan pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3). Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas karena telah tertunda selama puluhan tahun. 

"Penyelesaian R3 diharapkan dapat membantu memecah konsentrasi arus kendaraan dari wilayah Timur Bogor sehingga tidak seluruhnya bertumpu pada Sistem Satu Arah (SSA) dan Jalan Pajajaran," jelasnya.

Dedie membeberkan, sementara di sektor kesehatan, Pemkot Bogor akan melakukan penyesuaian terhadap data penerima manfaat program jaminan kesehatan. Anggaran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai sekitar Rp74 miliar, pemetaan ulang berdasarkan kelompok ekonomi atau desil diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Data penerima manfaat akan kami lihat kembali berdasarkan desil ekonominya, sehingga program perlindungan sosial bisa lebih tepat sasaran," terangnya.

Dedie memaparkan, untuk sektor pendidikan, Pemkot Bogor memastikan alokasi anggaran untuk pendidikan telah disiapkan sebesar 24 persen. Dengan sejumlah prioritas tersebut, Pemkot Bogor masih menunggu kepastian besaran dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat sebelum melakukan finalisasi terhadap postur APBD dan menentukan ruang fiskal untuk masing-masing program pembangunan.