DPRD Jabar Kawal APBD 2027, Fokus Optimalisasi Pendapatan dan Efisiensi Belanja

Komisi III DPRD Jabar mengawal penyusunan APBD 2027 dengan fokus pada optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, pengelolaan aset, dan peningkatan inves

DPRD Jabar Kawal APBD 2027, Fokus Optimalisasi Pendapatan dan Efisiensi Belanja
Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana kala kala kunjungan kerja Komisi III DPRD Jabar ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bekasi, Selasa (27/10/2026).

INILAHKORAN.ID - Komisi III DPRD Jawa Barat mulai mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, pengelolaan aset, dan peningkatan investasi menjadi fokus pembahasan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan perencanaan anggaran mampu mendukung pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

Ketua Komisi III DPRD Jabar Jajang Rohana mengatakan, pemetaan potensi pendapatan daerah menjadi aspek penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, penyusunan anggaran harus didukung perhitungan potensi pendapatan yang akurat, pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, serta strategi untuk meningkatkan investasi daerah.

"Kunjungan kerja dan pembahasan bersama mitra ini sangat krusial untuk memetakan secara presisi potensi pendapatan daerah, efisiensi pengelolaan keuangan dan aset, serta strategi peningkatan investasi. Kita ingin memastikan bahwa penyusunan APBD Tahun 2027 dirancang secara efektif, akuntabel, dan betul-betul relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Jawa Barat," ujar Jajang saat kunjungan kerja Komisi III DPRD Jabar ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bekasi, Selasa, 27 Oktober 2026.

Jajang menegaskan, Komisi III DPRD Jabar akan mengawal setiap tahapan pembahasan anggaran agar proses perencanaan hingga pelaksanaannya berjalan optimal.

"Tentu hal ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penyusunan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel," katanya.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPRD Jabar melibatkan sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, keuangan, aset, dan investasi.

Perangkat daerah yang hadir meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Jabar.

Pembahasan lintas perangkat daerah ini diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan pendapatan dan belanja, sehingga APBD Jabar 2027 disusun secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


Editor : Ahmad Sayuti