Pemprov Jabar dan Kemenkeu Sepakat Segera Garap LRT Bandung Raya

INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat, bakal segera mengakselerasi menggarap Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya.

Bey Machmudin mengatakan, Senin pekan lalu pihaknya telah bertemu dengan salah satu direktur dari Kemenkeu untuk membahas progres LRT Bandung Raya.

Secara prinsip kata dia, Kemenkeu telah menyetujui pembangunan megaproyek LRT Bandung Raya tersebut. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah naungan Kemenkeu kata dia, menilai proyek ini sangat menarik jika ditawarkan pada investor.

"Ini salah satu bentuk yang banyak ketertarikan investor. Jadi kami bersama dengan PT SMI, Kementerian Keuangan untuk [segera] menyusun paket yang ditawarkan seperti apa," ujarnya di Kota Bandung, Senin 19 Februari 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenkeu menyetujui trase yang dibangun tak hanya Utara-Selatan [Babakan Siliwangi-Leuwipanjang], tetapi juga Barat-Timur atau Leuwipanjang-Tegalluar dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Namun Bey Machmudin memastikan, dalam pertemuan tersebut belum didapat kepastian terkait pembiayaan APBN akan diperuntukan untuk konstruksi saja atau justru semuanya dengan skema KPBU. 

Selain itu, meski target groundbreaking masih belum jelas, menurutnya pertemuan tersebut paling tidak sudah memberikan kepastian pada nasib proyek transportasi publik tersebut.

"Saya ingin [groundbreaking] tahun ini, tapi ya gimana nanti. Yang penting ada kepastian dulu. Nanti misalnya tahun depan, tinggal gubernur terpilih nanti yang lanjutkan karena ini sangat diperlukan," terangnya.

Hasil studi World Bank terkait pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang membutuhkan biaya pembangunan yang besar. 

Pj Sekda Jabar M Taufiq BS mengatakan dari hasil studi awal LRT sepanjang 10 kilometer tersebut untuk satu koridor membutuhkan biaya hingga Rp10 triliun. Jika dua koridor maka bertambah dua kali lipat. 

“Berarti kurang lebih Rp20 triliun belum termasuk biaya pengadaan moda angkutannya, keretanya, kemudian juga biaya operasional. Jika dengan lahan ya hampir Rp30 triliun,” katanya dikutip Rabu (4/10/2023) silam.

Menurutnya karena skema pembebasan lahan dipastikan memakan biaya besar, maka pihaknya berencana memaksimalkan lahan-lahan pemerintahan daerah dan pusat. 

“Sehinggga mengurangi biaya pemerintah,” tandasnya. (Yuliantono)***